Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Evaluasi Program Kerja OPD Mitra TA 2023
BLITAR, PEWARTAPOS.COM -Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra. Yakni, dinas PUPR dan BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar.
Dalam rapat tersebut Komisi III membahas tentang program kerja OPD mitra, tahun angaran 2023 di ruang rapat Komisi III, Senin 28/08/2023.
Ketua komisi III DPRD Kabupaten Blitar Sugianto mengatakan, rapat kerja komisi III hari ini terkait pembahasan serta mengevaluasi program kerja OPD yang menjadi mitra komisi III.
“Menurut data yang kami terima sampai per hari ini, diinformasikan penyerapan anggaran untuk dinas PUPR mencapai 41 persen. Hal itu menurut kami cukup relatif tinggi. Sehingga untuk pencapaian di akhir tahun terhadap penyerapan anggaran sangat optimis mencapai diatas 90 persen nantinya,”katanya.
Sugianto berharap, terhadap OPD mitra, semoga kedepan perencanaan harus lebih matang dan akurat, supaya pekerjaan tersebut bisa terlaksana dengan baik, terutama masalah kecepatan dalam pelaksanaan. Sehingga, tidak ada lagi pekerjaan yang menumpuk dibelakang. Diketahui, sebelumnya masih banyak pekerjaan yang belum selesai di akhir tahun.
“Jika pekerjaan itu selesai lebih awal mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat dan dari kegiatan tersebut bisa menimbulkan gerak ekonomi di masyarakatnya itu bagian dari harapan kita,”harapannya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Dicky Cubandono saat di konvirmasi mengatakan, hari ini memang diundang rapat kerja oleh Komisi III, ini memang evaluasi terkait program kerja di tahun 2023.
“Jadi, kita memang harus jelaskan terkait penyerapannya anggaran tersebut dan Alhamdulillah PUPR selama ini belum pernah seperti ini. Artinya, penyerapan kita sudah 41 persen, tapi saya belum bangga, senang karena, banyak masukkan yang tentunya sebagai motivasi kita untuk bisa lebih push lagi,”katanya.
Dicky menambahkan, adanya pandai covid 19 kemarin banyak anggara yang dialokasikan untuk kegiatan lain. Sehingga, untuk alokasi di infrastruktur sangat kecil.
“Memang kita bukan cari kambing hitam artinya, memang adanya covid kemarin anggaran untuk infrastruktur sangat kecil karena semua anggaran dialokasikan untuk covid,” tambahnya.
Lebih lanjut masih kata Dicky, karena tahun ini memasuki tahun politik maka sangatlah membutuhkan banyak anggaran,”Dan kami akan menyesuaikan anggarannya yang ada, saya sangat berterima kasih atas kolaborasi ini, kita tidak bisa bekerja sendiri tentu membutuhkan kerjasama dengan OPD yang lain. Begitu pula dengan beliau, dewan juga selaku pengawas juga disarankan perencanaan, pengawasan harus diperketat supaya pekerjaan ini baik dan benar, “pungkasnya (ADV/dik)
