JAKARTA, PEWARTAPOS.COM – Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah jajarannya untuk membahas kualitas udara di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) yang dinilai sangat buruk dalam sepekan terakhir di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023).
“Rapat terbatas pada siang hari ini kita akan membahas mengenai kualitas udara di Jabodetabek yang selama satu pekan terakhir kualitas udaranya sangat-sangat buruk dan tanggal 13 Agustus 2023 kemarin, indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat,” ujar Presiden Jokowi dalam pengantarnya.
Menurut Presiden, buruknya kualitas udara di Jabodetabek disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi. Selain itu, faktor pembuangan emisi dari transportasi dan aktivitas industri turut menyebabkan buruknya kualitas udara di Jabodetabek dalam beberapa waktu terakhir.
Untuk itu, Presiden Jokowi menyampaikan arahan kepada jajarannya untuk ditindaklanjuti dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, kata Presiden, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek menjadi lebih baik.
“Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek, dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi EURO 5 dan EURO 6, khususnya di Jabodetabek,” ungkapnya.
“Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau, dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home, mungkin–saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 75-25 atau angka yang lain,” sambungnya.
Dalam jangka menengah, Presiden Jokowi meminta jajarannya konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil. Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong agar semua pihak segera beralih ke transportasi massal seperti Lintas Rel Terpadu (LRT), Moda Raya Terpadu (MRT), hingga kereta cepat.
“Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi, dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, untuk jangka panjang, Kepala Negara meminta jajarannya memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Presiden juga meminta jajarannya melakukan pengawasan terhadap sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek. “Yang terakhir, mengedukasi publik yang seluas-luasnya,” tandasnya.
Dosen Teknik Mesin ITS Surabaya, Arie Bachtiar Putra Khrisna, yang belakangan inten meneliti pembuatan mesin pengolah sampah menjadi bahan baku pembangkit listrik tenaga uap, melihat langkah yang diambil pemerintah dalam mengalihkan penggunaan bahan bakar dari fosil sebenarnya sudah dilaksanakan.
“Namun kurang masif dan masih global. Seperti contohnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, saat ini sebagian sudah menggunakan bahan bakar alternatif dari sampah yang diolah menjadi breket. Sayangnya belum maksimal, mungkin baru dibawah 20 persen,” tandasnya.
Menurut putra asli Surabaya yang mengambil S3 di Taiwan itu, kebijakan dan peningkatan penggunaan bahan bakar alternatif selain fosil harus ditingkatkan dan dimasifkan agar kondisi udara lebih baik. “Karena semuanya berujung pada dana pengalihan bahan bakar,” paparnya.
Selain itu, reboisasi juga masih perlu digalakkan agar penyerapan carbon lebih banyak oleh tanaman karena diketahui hutan-hutan kita ini sudah banyak yang gundul, apalagi di Jawa. “Mungkin pinggir-pinggirnya kelihatan masih gelap tetapi di tengahnya belum tentu ada pepohonannya,” kelakarnya. (BPMI Setpres/joe)
