LUMAJANG, PEWARTAPOS.COM – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berbicara tentang pentingnya memperhatikan sektor pariwisata dalam Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Bersama Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Lumajang di Pendopo Kabupaten Lumajang, Rabu (10/1/2024).
“Berdasarkan potensi yang dimiliki, maka arah pengembangan pariwisata Lumajang seyogyanya mengedepankan sinergitas dan sinkronisasi, dengan memperkuat koordinasi antara Pemerintah Desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Pemerintah Kabupaten, dalam pengelolaan obyek wisata dan penyusunan rencana induk kepariwisataan nasional,” ujar LaNyalla.
Menurut alumnus Universitas Brawijaya Malang itu, dalam sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu rekonsepsi wisata yang dapat diunggulkan, seiring dengan pembangunan pariwisata dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.
Strategi penguatan kapasitas dan kelembagaan di masyarakat, pembangunan infrastruktur dan memperkuat jejaring kerjasama dan investasi daerah, kata LaNyalla sangat penting. Langkah tersebut merupakan upaya strategis dan potensial dalam menangkap peluang dan merespon tantangan dinamika pengembangan wisata.
“Oleh karena itu para pemangku kebijakan di desa perlu mempunyai orientasi yang tepat dalam penggunaan dana desa. Dana miliaran itu harus benar-benar digunakan mendukung keunggulan kompetitif dan komparatif di masing-masing desa, termasuk untuk pengembangan wisata. Namun tetap terintegrasi di dalam posisi dan orientasi pembangunan Kabupaten Lumajang,” paparnya lagi.
Saat ini, beberapa potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Lumajang antara lain, Gunung Semeru, Pantai Watu Gedek, Air Terjun Tumpak Sewu, Ranu Pane, Kebun Buah dan Kebun Kopi. Posisi Kabupaten Lumajang juga cukup bagus dengan sebutan Kabupaten 1.000 Ranu.
Selain memberi masukan soal pengembangan wisata, dalam acara bertema “Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” itu, LaNyalla juga menawarkan satu peta jalan memperkuat kedaulatan bangsa dan negara, baik di sektor pariwisata, sektor pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
“Peta jalan yang saya tawarkan adalah menerapkan kembali secara utuh azas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila,” tegas dia.
Dengan kembali kepada sistem bernegara yang telah dirumuskan para pendiri bangsa, LaNyalla meyakini bangsa ini kembali kepada Mazhab Ekonomi Kesejahteraan, yaitu konsep ekonomi usaha bersama dengan azas kekeluargaan dan pemerataan sehingga rakyat benar-benar merasakan manfaat pembangunan.
“Rakyat, terutama mereka yang berada di desa-desa, harus menjadi bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, atau sumber daya alam di daerahnya. Misi inilah yang sedang saya perjuangkan dan tawarkan kepada Indonesia agar kembali berdaulat, adil dan makmur sehingga Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat segera terwujud,” tuturnya.
Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, berterimakasih kepada Ketua DPD RI berkenan hadir di Kabupaten Lumajang. Kehadiran ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan yang bisa membawa perbaikan bagi Lumajang.
“Tentunya kehadiran ini menjadi momentum yang baik bagi kita semua untuk menyampaikan aspirasi sehingga bisa diperjuangkan ke tingkat pusat demi kemajuan daerah dan mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Indah.
Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah keinginan masyarakat Lumajang agar di wilayahnya dibangun jalan tol. Dengan pembangunan jalan tol, menurut Indah, pergerakan roda ekonomi dari Lumajang ke daerah lain akan semakin lancar.
“Kami berharap jalan tol melewati Lumajang, ternyata malah belok ke Banyuwangi. Yang terjadi kemudian wilayah kami hanya mendapatkan kemacetan saja. Mudah-mudahan Pak Ketua DPD RI memperjuangkan keinginan masyarakat ini,” tuturnya.
Menurut Indah, potensi Lumajang dari berbagai segi sangat bagus. Antara lain secara geografis Lumajang diuntungkan karena dikelilingi 3 gunung berapi. Lumajang mempunyai wilayah laut sepanjang 7,11 kilometer yang membentang dari Yosowilangun hingga Tempursari. Lumajang juga memiliki wilayah hutan yang luasnya 43 persen dari seluruh luasan wilayah Kabupaten Lumajang.
“Semua potensi besar itu perlu dukungan dari pemerintah pusat untuk mengembangkan supaya kami bisa menambah pendapatan asli daerah. Karena sejauh ini pendapatan daerah masih bergantung dari dana transfer pusat. Makanya, kami sekali lagi memohon agar jalan tol bisa dibangun,” tuturnya. (joe)
