JAKARTA, PEWARTAPOS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, mengingatkan agar Pemerintah Daerah (Pemda) mewaspadai kenaikan harga pangan dan transportasi menjelang Ramadan. Penegasan ini disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/3/2023).
“Intinya kalau kita melihat bahwa yang perlu kita antisipasi komoditas menjelang Ramadan ini, daging sapi, daging ayam ras, cabai merah itu di 88 kota, dan juga sudah mulai transportasi, baik yang berhubungan dengan logistik maupun persiapan pulang kampung untuk yang mau Lebaran,” kata Mendagri.
Melihat tren data tahun-tahun sebelumnya, kata Mendagri, menjelang Ramadan komoditas pangan dan jasa transportasi selalu mengalami kenaikan.
Oleh karena itu, ia memberikan atensi khusus kepada beberapa Pemda, di antaranya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tenggara (Sultra), dan Maluku. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) telah terjadi kenaikan harga komoditas yang cukup signifikan di wilayah tersebut.
Selain itu, Mendagri juga memberikan perhatian kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara yang mencatatkan nilai Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 12,31 persen. Adapun komoditas yang memberikan andil terbesar dalam kenaikan harga di Buton Utara yaitu cabai rawit, beras, dan ikan kembung.
Dalam kesempatan itu, Mendagri pun memberikan apresiasi kepada Pemkab Pangandaran yang berhasil mencatatkan nilai IPH minus 6,62 persen.
“Kita ucapkan apresiasi pada Kabupaten Pangandaran karena IPH-nya rendah. Nanti kita juga akan cari tahu kira-kira masalahnya atau resepnya apa, sehingga terjadi kenaikan yang sangat tinggi di Buton Utara, dan Pangandaran ini sangat rendah sekali,” ujarnya.
Selanjutnya, Mendagri mendorong Pemda untuk melakukan urban farming sehingga kemandirian produksi pangan seperti cabai dapat diwujudkan. Menurutnya, Pemda bisa membantu masyarakat melalui penyediaan bibit dan pembiayaan lain yang dibutuhkan. Apalagi program ini didukung pula dengan langkah cepat TNI/Polri dalam hal gerakan menanam.
“Saya lihat juga langsung di Kota Makassar, semua gang-gang juga banyak (melakukan urban farming), dibantu oleh wali kota dengan polybag-polybag, sehingga ada kemandirian di bidang cabai. Apalagi (di) kabupaten banyak lahan sebetulnya, tinggal intervensi orangnya dan dibantu biayanya dan bibitnya,” tandasnya.
Mantan Kapolri itu juga mengharapkan Pemda tidak lelah menjaga inflasi agar tetap terkendali. “Kita jangan pernah lelah dan berhenti untuk menjaga terus tingkat inflasi kita, karena ini sekali lagi adalah hal yang sangat mendasar untuk bangsa kita, untuk rakyat kita,” tegasnya.
Pasalnya, lanjut Mendagri, inflasi menyangkut kenaikan harga barang dan jasa, terutama yang berhubungan dengan pangan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. “Agenda semua survei kalau kita lihat apa yang menjadi perhatian rakyat pasti itu, kenaikan harga barang dan jasa, kedua adalah lapangan kerja, baru isu-isu lain,” ujarnya.
Di lain sisi, Mendagri juga mengungkapkan hasil monitoring inflasi di provinsi dan kabupaten/kota. Terdapat sejumlah daerah yang inflasinya di bawah angka nasional 5,47 persen, di antaranya Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,43 persen, Kabupaten Mimika 5,37 persen, dan Kota Samarinda 4,91 persen.
Sedangkan provinsi dan kabupaten/kota yang inflasinya di atas rata-rata nasional, yakni Provinsi Lampung 6,52 persen, Kota Dumai 6,98 persen, dan Kabupaten Manokwari 6,83 persen. “Ini mungkin bisa menjadi perhatian untuk Provinsi Papua Barat, karena biasanya Papua Barat ini selalu berada pada posisi yang baik, tapi kali ini Kabupaten Manokwari 6,83 persen, ada anomali ini, ada sesuatu pasti,” tandasnya.
Harga Komoditi Naik
Dalam kesempatan selanjutnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta Pemda segera mengirimkan data kekurangan komoditas menjelang Ramadan. Data tersebut dibutuhkan untuk melakukan pemetaan penanganan terhadap daerah yang bersangkutan.
Tomsi mengatakan, dari seluruh daerah, baru sekitar 330 di antaranya yang baru mengirimkan data kekurangan komoditas menjelang Ramadan. Bagi kepala daerah yang tidak mengirimkan data tersebut, maka akan dianggap kebutuhan komoditas menjelang Ramadan telah terpenuhi.
“Sehingga tidak ada alasan nantinya pada bulan suci Ramadan dan Lebaran ini untuk (terjadinya) kenaikan yang signifikan. Oleh sebab itu, cek kembali kepada stafnya bagi yang belum mengirim,” tegas Tomsi.
Sementara Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, meminta pemerintah baik pusat, daerah dan kabupaten/kota di Jatim untuk segera menggelar Operasi Pasar terhadap 10 komoditi bahan pokok yang harganya rawan naik menjelang Ramadan Tahun 2023.
“Saya minta, agar menjaga stabilitas harga dan tidak membuat reaksi pasar menjadi gejolak dengan disegerakan membuat operasi pasar,” kata Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto dikonfirmasi, Rabu (22/2/2023)
Pria asal Malang ini, mengatakan, ada 10 komoditas pangan yang harganya berada di atas harga acun penjualan atau harga eceran tertinggi (HAP/HET) secara nasional. Kesepuluh komoditas itu, antara lain beras premium, beras medium, bawang merah, kedelai, cabai merah keriting, caba rawit merah, telur ayam ras, gula konsumsi, minyak goreng curah, dan jagung di tingkat peternak.
“Yang terasa naik sejak beberapa minggu ini adalah harga beras. Yang biasa kita beli 5 kilo-an itu awalnya pada harga Rp.50.000 an sekarang sudah menjadi Rp 166.000,” ujar Cindy Reviko Ekatiara, Mahasiswi S2 Fakultas Teknik Fisika ITS Surabaya.
Menurut Cindy, kondisi ini memang wajar setiap menjelang bulan Ramadan dan Lebaran, namun setidaknya pemerintah bisa menekan harga agar tidak terlalu tinggi. Apalagi dengan musim panen dan diadakannya impor beras seharusnya persediaan beras terjaga. “Harga pun bisa terjaga, hanya perlu pengawasan terhadap pemain-pemain pasar perlu diketati,” tandasnya. (Humas Kemendagri/joe)
