Menko Polhukam Tekan Hoaks Dengan Pemberitaan Kondusif Dan Positif
JAKARTA, SKO.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menekankan dalam kondisi pandemi saat ini, yang dibutuhkan masyarakat adalah pikiran dan energi positif, semangat untuk bertahan, dan saling mendukung satu sama lain. Pernyataan itu disampaikan Menko Polhukam sebagai respons atas pemberitaan sejumlah media yang kerap memberitakan dan menulis judul berita yang meleset dari pernyataan narasumber.
“Dibutuhkan ruang publik dan pemberitaan media yang kondusif, yang memotivasi masyarakat, tanpa harus menanggalkan independensi dan obyektifitas yang dimiliki,” ujarnya dalam sesi diskusi Dewan Pers dengan Pemimpin Redaksi Media dan Pimpinan Asosiasi Pers yang diselenggarakan Dewan Pers secara virtual, Rabu (04/08/2021).
Mahfud menyampaikan, terdapat hal yang membedakan antara media sosial yang menjadi tempat berkembangnya hoaks dan media mainstream. Hal tersebut terletak pada standar kualitas konten, baik dari sisi akurasi maupun aspek etik atau moral konten yang disebarkan.
“Seharusnya media mainstream menjaga diri agar tidak ikut-ikutan menyebar sensasi dan hoaks, agar lebih membuat pemberitaan yang obyektif dan menyejukkan serta memotivasi masyarakat. Proses yang berjenjang di ruang redaksi, dari reporter, ke redaktur dan hingga pemred, adalah jaminan kualitas dan akurasi sehingga beritanya bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Mahfud.
Mahfud menyampaikan, informasi yang beredar di publik dalam kondisi pandemi saat ini semakin mengkhawatirkan. Informasi palsu atau hoaks merajalela, yang terutama bertebaran di media sosial.
Data terbaru misalnya, dari tanggal 23 Januari 2021 hingga 3 Agustus 2021, jumlah hoaks tentang Covid-19 mencapai 1.827 hoaks. Khusus untuk vaksin saja, ada 278 hoaks. Menurutnya, sebagian besar sudah dilakukan take down, tapi hoaks terus tumbuh, muncul setiap hari dan semakin banyak. Akibatnya, masyarakat yang menjadi korban.
Ketua Forum Pemred, Kemal Gani menyadari perilaku sebagian media yang jurnalisnya kerap menulis judul yang tidak sesuai dengan isi berita, terutama media abal-abal. Ia mengajak pemerintah dan asosiasi pers bersama-sama membangun ekosistem media nasional yang sehat.
“Kami bersama Dewan Pers dan asosiasi-aaosiasi media yang tergabung dalam Task Force Media Sustainability menyadari hal ini, karena itu salah satu concern kita adalah media abal-abal,” ujar Kemal yang juga pendiri The London School of Public Relations (LSPR) tersebut.
Kemal menambahkan, saat ini tim Task Force sedang menyiapkan draft undang-undang yang terkait dengan platform global.
“Kita ini media mainstream yang sudah diverifikasi, jumlahnya tidak sampai 1000 yang sudah diverifikasi secara faktual. Sementara media yang bebas sebebas bebasnya ada 800 ribuan Pak Menko. Kita kayak dikeroyok,” tambahnya.
Dalam forum yang diikuti lebih 50 wartawan dari berbagai generasi ini, berbagai usulan dilontarkan oleh peserta diskusi untuk menghindari praktik juanalisme yang tidak berhati-hati dan berempati di era pandemi.
