Mensos Salurkan 1 Miliar Bantuan Dan 2 Perahu Ke Desa Perbatasan RI-Malaysia
NUNUKAN, SKO.COM – Mengawali kunjungannya di Kalimantan Utara, Menteri Sosial, Tri Risma Harini berkunjung ke Desa Atap, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan yang mengalami bencana banjir tahunan . Dalam kunjungannya, Mensos banyak mendengarkan atensi dan keluh kesah dari masyarakat.
Diantara atensi yang disampaikan oleh masyarakat setempat adalah kebutuhan relokasi tempat tinggal, peningkatan kapasitas Kawasan Siaga Bencana (KSB), permasalahan saluran bansos, ketersediaan air bersih dan juga pembicaraan diplomatik dengan Malaysia terkait Sungai Sembakung yang juga berhulu di wilayah Malaysia.
“ Kami akan membantu pasokan air bersih. Saya akan segera kirim petugas untuk memastikan bantuan air bersih sampai disini dan juga dua perahu dengan mesin beserta bahan bakar ” ujar Mensos (09/01/22).
Pemberian bantuan berupa perahu ini dimaksudkan untuk pemenuhan kelengkapan lumbung sosial di kawasan perbatasan RI-Malaysia dan memudahkan penanganan bencana. Sedangkan untuk lumbung sosial. Mensos memerintahkan Bupati Nunukan untuk menentukan koordinat yang sesuai.
Dalam kesempatan tersebut, Mensos menyerahkan bantuan korban bencana secara simbolis dalam bentuk bantuan logistik, bantuan lumbung sosial dan peralatan sekolah dengan total nilai bantuan sebesar Rp1.074.713.800. Bantuan logistic yang disalurkan berupa logistic bahan makanan dan makanan siap saji, selimut, Kidsware, pakaian, perlengkapan kebersihan dan penjernih air, Kasur, peralatan dapur keluarga ,
Mensos juga melakukan peninjauan penyaluran bantuan sosial di Kantor Kecamatan Sembakung. Berdasarkan data yang ada, masih ditemukan adanya keterlambatan penyaluran bansos. Untuk mempercepat bansos, Mensos berencana akan melibatkan PT Pos Indonesia.
Selain mengecek ketersediaan dan kondisi barang bantuan, Mensos juga mendengarkan aspirasi para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh publik. Sama seperti di Sembakung, di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis. Paulus Morang, salah tokoh adat setempat, menyampaikan usulan relokasi hunian masyarakat dari bantaran sungai ke kawasan yang lebih aman.
“Ada sekitar 6.000 KK Bu yang perlu direlokasi,”ujar Paulus.
Menanggapi keluhan tersebut, Mensos menyampaikan bahwa hal tersebut bukan merupakan tugas pokok Kementerian Sosial melainkan tugas Kementerian PUPR. Untuk data, ia menekankan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan daerah. Proses perbaikan data dilakukan secara berjenjang dari desa/kelurahan.
“Saya membuat SK setiap bulan. Jadi bapak-bapak lakukan perbaikan setiap bulan pak ya. Untuk koordinator daerah PKH dan koordinator TKSK salur bansos tahun 2021 masih bisa dilaksanakan hingga 14 Januari, untuk itu semua pihak dimohon berkejasama agar semua penerima manfaat dapat mencairkan bantuannya,” pungkas Mensos saat mengecek pencairan bansos di gedung aula desa.
