Menteri ATR/BPN Kunjungi Desa Tegalrejo Sumbermanjing Wetan Kab Malang
MALANG, PEWARTAPOS.COM – Mentri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Marsekal TNI ( Purn ) Dr.( HC ) Hadi Cahyanto, S. I. P. Minggu ( 19/ 6 / 2022 )siang berkunjung di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang.
Pada kunjungan kerja ini Menteri BPN melihat langsung di lapangan ke PTPN XII HGU No. 2 Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Bupati Malang, Drs.HM. Sanusi, MM,Bersama Wakil Bupati Malang, Drs.Didik Gatot Subroto, SH,MH.
Hadir pula pada kegiatan ini Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi S.Sos, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, serta Forkopimda Kabupaten malang, Ketua TP PKK Kabupaten Malang, Ny. Hj. Anis Zaidah, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang Hanik Dwi Martya, dan beberapa jajaran Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Malang.
Bupati Malang menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berupaya dalam membangun Kabupaten Malang sehingga Kabupaten Malang lebih maju lagi. “Selamat datang kepada Menteri BPN di Kabupaten Malang dan di harapkan kunjungan kerja ini nantinya Kabupaten Malang selalu mendapatkan Dukungan dari Menteri BPN hingga mencapai prestasi yang lebih baik lagi serta Kabupaten Malang semakin maju dan masyarakat semakin makmur,” harap Bupati Malang.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Agraria ATR/ BPN, Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P. Pada sambutannya mengatakan,“Konflik agraria yang ada di indonesia saat ini, kita telah berupaya menyelesaikan secara administratif dengan cara mengeluarkan sertifikat dan memiliki kekuatan hukum, tujuan dari reformq agraria di laksanakan dengan meretribusikan tanah dengan penguatan sertifikat keseluruh plosok tanah air, dan masyarakat yang memiliki tanah yang bersertifikat mendapatkan haknya,” ujar Menteri BPN.
Kasus-kasus yang telah terjadi memang perlu mendapatkan perhatian khusus dengan berupaya menyelesaikannya agar tidak terus berlarut terjadi konflik. Saat di lapangan khusus untuk sertifikat mandiri yang melibatkan aparat sehingga harus di awasi di mulai dari pengukuran.
Perhutani sosial, merupakan program yang bagus dan sampai saat ini yang memiliki prestasi paling baik adalah wilayah Jawa Timur. “Kita harus turun di lapangan, karena sejatinya kita harus benar-benar melebur bersama masyarakat, di harapkan seluruh jajaran di Jawa Timur agar turun kelapangan karena mencegah adanya pungli, tugas kita masih banyak dan perlu dengan kerja keras karena kita harus mencarikan solusi dan berikan sosialisasi,” jelas Menteri BPN.
