Minimalisir Perbedaan Kurikulum, BKS-FH Gelar Pertemuan Nasional
MALANG, PEWARTAPOS.COM – Badan Kerjasama Fakultas Hukum (BKS-FH) Perguruan Tinggi Nasional Se-Indonesia menggelar pertemuan nasional dengan tema “ Memperkuat Kerjasama Merdeka Belajar Kampus Merdeka”. Kegiatan ini diikuti oleh PTN se jawa timur selama 3 hari mulai Kamis (29/09/22) hingga Sabtu (01/10/22) di Singhasari Resort Batu.
Kegiatan ini dilakukan untuk meminimalisir disparitas (perbedaan) kurikulum agar tercipta pemahaman yang dapat menumbuhkan sinergi antar fakultas hukum se Indonesia sehingga dapat meningkaykan kerjasama yang bagus dalam memajukan pendidikan di Indonesia.
Dekan Fakultas Hukum (FH) Dr. M. Ali Safa’at SH.,MH menjelaskan terjadinya disparitas kurikulum yang tajam antara PTN satu dengan yang lain menyebabkan tidak terstandarnya output lulusan antar PTN se Indonesia. Hal ini akan berdampak pada lulusan dalam memasuki dunia kerja.
“ Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diprogramkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu upaya untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi seorang leader dengan semangat kebangsaan yang tinggi” ujarnya.
Ali Syafaat menjelaskan melalui program MBKM ini, mahasiswa memiliki kesempatan selama satu semester (setara 20 SKS) menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
Acara ini dihadiri 23 Dekan FH PTN Indonesia Wilayah Timur beserta jajarannya, antaralain UIN Alaudin, Universitas 19 November Kolaka, Universitas Al Asyariah Mandar, Universitas Airlangga, Universitas Borneo, Universitas Cendrawasih, Universitas Trunojoyo, Universitas Udayana, serta UPN Veteran Jawa Timur.
Pengembangan dan keberlanjutan kurikulum yang nantinya menjadi sebuah standar lulusan merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.
Ketua pelaksana kegiatan Dr. Hamidi Masykur, SH., Mum., mengatakan pertukaran pelajar dalam program MBKM bisa meminimalisir segala macam bentuk disparitas yang terjadi.
“ Kami berharap, melalui MBKM ini meskipun kurikulum yang diacu berbeda namun masih mempunyai standart yang sama sehingga setiap mahasiswa akan mampu menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki mashing-masing,” papar Dr, Hamid.
Nantinya akan terdapat sembilan kegiatan yang ditawarkan dalam program MBKM yaitu pertukaran mahasiswa, magang, mengajar di sekolah, penelitian, proyek kemanusiaan, kewirausahaan Mahasiswa, studi/Proyek Mandiri, membangun desa, dan bela negara.(iz)
