Panen Raya Nusantara, Bupati Sumenep Sebut Produksi Padi Alami Peningkatan
SUMENEP, PEWARTAPOS.COM – Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, merupakan salah satu daerah penghasil padi tertinggi di Jawa Timur.
Buktinya, Kota Keris ini terpilih untuk melaksanakan panen raya padi nusantara sejuta hektare. Hal itu lantaran luas panen padi pada periode Januari – April mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi turut serta dalam melakukan panen raya padi nusantara yang digelar serentak di 66 kabupaten/kota di Indonesia dengan luas lahan mencapai 1 juta hektare (Ha).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Gunggung Kecamatan Batuan bersama 16 Kabupaten lainnya di Jawa Timur.
“Kami mengapresiasi para petani di Kabupaten Sumenep termasuk di Desa Gunggung yang telah berkontribusi dalam peningkatan produksi dan produktivitas padi di daerah,” ungkap Bupati Sumenep, Senin (13/03/2023).
Menurut Bupati, produksi padi di kabupaten ujung timur Pulau Madura ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
“Luas panen padi di Kabupaten Sumenep Januari hingga April 2023 yakni 31.306 Ha atau meningkat sekitar 973 hektare atau naik 3,21 persen dibanding tahun lalu 30.333 Ha, termasuk produksi padi juga bertambah 3,38 persen atau 5.655 ton,” ujarnya.
Fauzi menuturkan, potensi mengembangkan pertanian di wilayah Kota Keris ini terbilang cukup luas. Sehingga, bagi para petani bisa dengan maksimal mengembangkan produksi padi.
“Pemerintah daerah selalu berupaya untuk menjadi salah satu penyangga ketersediaan beras di Jawa Timur,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep Arief Firmanto mengatakan, luas lahan panen raya padi nusantara di Desa Gunggung total seluas 46,5 hektare, dengan hasil produksi per hektare sekitar 8,5 ton.
“BPS Kabupaten Sumenep sudah melakukan pengukuran ubinan di Desa Gunggung ini per hektare menghasilkan padi sekitar 8,5 ton,” ucapannya.
Sekedar informasi, dalam kegiatan tersebut turut dihadiri oleh segenap unsur Forkopimda, perwakilan Kementerian Pertanian, Kepala BPS, Kepala DKPP serta sejumlah Kelompok Tani dan pimpinan OPD terkait. (Han).
