JOMBANG, PEWARTAPOS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menggelar rapat paripurna penyampaian nota penjelasan tentang empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Jombang di Kantor DPRD Kabupaten Jombang, Rabu (6/3/2024).
Empat Raperda yang mulai digarap ini adalah Raperda Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif, Raperda Pemajuan Kebudayaan dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jombang.
Berkaitan dengan Raperda Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Mohammad Muhaimin, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), mengatakan, jika dalam menghadapi tantangan dan permasalahan ideologis di era globalisasi yang dapat menimbulkan ancaman bagi kebhinekaan dan keutuhan bangsa, perlu ditingkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh penyelenggara pemerintahan daerah serta seluruh elemen masyarakat.
“Urgensi dibentuknya Raperda tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada indeks demokrasi Indonesia,” jelasnya.
Selanjutnya, terkait dengan Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif, menurutnya, ekonomi kreatif di Kabupaten Jombang memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, hingga penciptaan lapangan kerja.
“Maka dari itu Raperda ini perlu disusun sebagai dasar pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif seperti kewenangan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif, permasalahan promosi produk ekonomi kreatif, permasalahan terkait ketersediaan ruang pamer ekonomi kreatif dan peran serta masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif,” terang Muhaimin.
Tidak hanya itu, dari sisi kebudayaan, Muhaimin menyebut, Pemkab Jombang perlu memiliki memiliki regulasi daerah yang secara khusus mengatur terkait pemajuan kebudayaan di daerah.
“Berdasarkan ketentuan Pasal 46 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan. Untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Jombang, maka perlu kebijakan pemajuan kebudayaan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Pemajuan Kebudayaan,” tuturnya.
Hal itu penting diwujudkan karena kebudayaan daerah merupakan identitas daerah yang harus dilakukan pemajuan berdasarkan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang serta dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia sebagai hasil cipta rasa dan karsa manusia dalam memahami rahasia alam dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Terakhir terkait Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jombang, Muhaimin mengatakan, perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka sinkronisasi ketentuan terkait hak keuangan dan administratif anggota DPRD Jombang.
“Sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetapkan Perda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jombang,” rincinya.
Dari penyampaian empat Raperda Hak Inisiatif DPRD Tahun 2024, selanjutnya ia menyerahkan sepenuhnya kepada Pj Bupati Jombang guna dilakukan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Harapan kami Raperda ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan dapat bermanfaat bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Jombang pada umumnya,” tutup Muhaimin. (nik)
