Pemerintah Harus Fokus Pengendalian Harga Pangan
MALANG, PEWARTAPOS.COM – Naiknya harga bahan-bahan kebutuhan pangan dalam bulan-bulan terakhir ini harus mendapat perhatian serius pemerintah karena kesulitan ekonomi global memang sedang mengancam dunia.
“Pengendalian harga pangan merupakan hal yang sangat urgen, karena pangan merupakan kebutuhan dasar. Jika pemenuhannya mengalami hambatan, sektor lain akan terdampak, terutama pada kesehatan, pendidikan serta rendahnya kualitas hidup. Ancaman ini harap mendapat perhatian serius pemerintah dan dibuat skema penanganan yang fokus,” tegas Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti usai ziarah di Makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Senin (20/6/2022).
Menurutnya, masyarakat sudah cukup memaklumi keadaan yang disebabkan oleh pandemi covid 19 yang melumpuhkan banyak sektor. “Namun hal tersebut tidak boleh menjadi faktor yang membuat turunnya kinerja pemerintah,” tegasnya.
Menghadapi situasi ini, LaNyalla meminta pemerintah segera mengambil tindakan yang terukur dan terencana dengan baik, agar hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat bisa dapat segera ditanggulangi.
“Jangan gadaikan masa depan rakyat. Pemerintah harus segera mengambil tindakan yang terukur agar persoalan dasar rakyat dapat segera dicarikan jalan keluarnya,” tutur Ketua MPW Pemuda Pancasila Jatim itu.
Sementara menyikapi hasil survei Litbang Kompas, dimana tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin periode Juni 2022 yang mengalami penurunan 6,8 persen jika dibandingkan pada survei Januari 2022, menurut LaNyalla bisa mengancam kualitas hidup masyarakat.
Pada Januari 2022, tingkat kepuasan publik mencapai angka 73,9 persen. Angka itu turun pada periode Juni 2022 ke level 67,1 persen. Penurunan cukup dalam terjadi di bidang ekonomi dan penegakan hukum. Masing-masing mengalami penurunan 14,3 persen dan 8,4 persen.
Isu bidang ekonomi yang paling banyak menjadi sorotan dan berkontribusi terhadap turunnya tingkat kepuasan publik adalah soal pengendalian harga barang dan jasa (64,5 persen) dan penyediaan lapangan kerja (54,2 persen).
Sementara di bidang hukum, ketidakpuasan tertinggi yang disorot publik terkait pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum (44,7 persen) serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (43,2 persen). “Tingkat kepercayaan publik menjadi evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para birokrat. Sebab, merosotnya kinerja pemerintah merupakan ancaman bagi kualitas hidup masyarakat,” tegas pria yang mendapat banyak gelar kebangsawanan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. (joe)
