JAKARTA, PEWARTAPOS.COM – Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegas, tidak ada lagi lagu kedelai harus impor 100 persen karena sebagai negara agraris yang cuacanya cukup bagus untuk tanaman bahan baku tempe dan tahu itu, selama ini justru harus mendatangkan dari luar.
“Bapak Presiden ingin agar kedelai itu tidak 100 persen tergantung impor karena dari hampir seluruh kebutuhan yang 2,4 (juta ton) itu produksi nasionalnya kan turun terus,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya kepada awak media selepas rapat yang membahas tata kelola dan peningkatan produktivitas kedelai di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/9/2022).
Presiden Jokowi memberikan sejumlah arahan, antara lain mengharap jajarannya bisa menentukan harga kedelai agar petani tidak dirugikan. Terkait hal tersebut, Presiden meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membeli dari petani dengan harga yang telah ditentukan.
“Jadi untuk mencapai harga itu nanti ada penugasan dari BUMN agar petani bisa memproduksi. Itu di harga Rp10.000 (per kilogram),” imbuh Airlangga.
Persoalan harga yang kurang menarik bagi petani ini juga menjadi salah satu penyebab petani enggan menanam kedelai dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Airlangga, petani tidak bisa menanam kedelai jika harganya di bawah Rp 10.000 per kg karena akan kalah dengan harga impor dari Amerika Serikat yang hanya Rp 7.700 atau bahkan lebih murah.
“Kita di 2018 misalnya, produksinya 700.000 hektare, sekarang 150.000 hektare. Jadi kalau petani disuruh milih tanam jagung atau kedelai, ya mereka larinya ke jagung semua. Nah sekarang kita ingin semua ada mix, tidak hanya jagung saja tetapi kedelainya juga bisa naik,” jelasnya.
Arahan kedua, Presiden mendorong agar petani menggunakan bibit unggul yang telah direkayasa secara genetik atau genetically modified organism (GMO). Dengan menggunakan bibit tersebut, diharapkan produksi kedelai per hektarenya bisa melonjak beberapa kali lipat.
“Dengan menggunakan GMO itu produksi per hektarenya bisa naik dari yang sekarang sekitar 1,6-2 ton per hektare, itu bisa menjadi 3,5-4 ton per hektare,” lanjutnya.
Langkah berikutnya, pemerintah menyiapkan anggaran untuk perluasan lahan tanam kedelai dari yang sekarang sekitar 150.000 hektare menjadi 300.000 hektare, dan menjadi 600.000 hektare pada tahun depan. Pemerintah berupaya mengejar target 1 juta hektare produksi dalam beberapa tahun ke depan.
“Itu anggarannya sudah disiapkan sekitar Rp 400 Miliar dan tahun depan juga akan ditingkatkan dari 300.000 menjadi 600.000 hektare, existing sekitar 150.000 hektare. Dengan demikian maka produksi itu, angka target produksi 1 juta hektare dikejar untuk 2-3 tahun ke depan,” tandasnya. (joe/BPMI Setpres)
