Pemkab Banyuwangi Gelar Rakor Tiga Pilar Tangani Kerawanan Sosial
BANYUWANGI, PEWARTAPOS.COM – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tiga Pilar di Lapangan Tennis Indoor GOR Tawang Alun, Rabu (7/8/2024). Rakor ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam menangani kerawanan sosial di wilayah tersebut.
Acara ini dihadiri oleh Kepala Pengadilan Negeri Gede Yuliartha, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Banyuwangi Kombes Pol. Faisol Wahyudi, perwakilan Forpimda dari Polresta Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi, dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Selain itu, ratusan kepala desa/lurah, babinsa, dan bhabinkamtibmas juga turut hadir.
“Mengawali pertemuan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, khususnya kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas yang gotong royong menjaga dan membangun Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk Fiestiandani.
Bupati Ipuk juga menyoroti fenomena kerawanan sosial yang menjadi masalah nasional, seperti pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol).
Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai pinjol di Indonesia mencapai Rp 22,76 triliun per Maret 2024, meningkat sekitar 15,35% dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, laporan Menkopolhukam menunjukkan ada sekitar 4 juta orang yang terdeteksi melakukan judi online di Indonesia.
“Ini harus menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai orang-orang terdekat di lingkungan kita terjerat permasalahan ini. Butuh kepedulian dan kesungguhan kita untuk mencegahnya dengan mengedukasi warga agar terhindar dari pinjol dan judol,” harap Ipuk.
Bupati Ipuk juga menyampaikan bahwa Pemkab Banyuwangi telah bekerja sama dengan OJK dan perbankan untuk memberikan literasi keuangan kepada warga.
“Termasuk juga ke ASN, kami libatkan OJK secara rutin untuk memberikan materi bahaya pinjol dan judol,” ungkapnya.
Selain itu, Bupati Ipuk mengingatkan tentang tujuh permasalahan yang harus diselesaikan di tingkat desa.
Di antaranya adalah tidak ada anak miskin yang tidak sekolah, tidak ada bumil, bayi dan balita miskin yang kurang gizi, tidak ada orang miskin yang tidak bisa berobat, tidak ada lansia miskin sebatang kara yang tidak bisa makan, tidak ada orang miskin yang rumahnya tidak layak huni, permasalahan sampah, serta persoalan dan pengendalian tata ruang.
Bupati Ipuk juga memaparkan kemajuan pembangunan daerah, termasuk penurunan angka kemiskinan yang signifikan. “Angka kemiskinan terus turun dalam 4 tahun terakhir, dari 7,34 persen pada tahun 2023 menjadi 6,54 persen pada tahun 2024. Alhamdulillah, berkat gotong royong, Banyuwangi berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 0,8 persen,” jelasnya.
Banyuwangi juga terus menggenjot pembangunan infrastruktur. “Pada Tahun 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar lebih dari Rp 277 Milyar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di 1.626 titik. Juga anggaran sebesar lebih dari Rp. 86 Milyar untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada 492 titik,” beber Ipuk Fiestiandani. (Kur).
