Pemkab Probolinggo Gelar Rakor Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Pelaksanaan Pilkades Serentak
KRAKSAAN,PEWARTAPOS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) bersama dengan Polres Probolinggo dan Kodim 0820 Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan pemungutan dan penghitungan pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Probolinggo, Rabu (21/4/2021).
Kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo ini diikuti oleh sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Satuan Polisi Pamog Praja (Satpol PP) serta Forkopimka (Camat, Kapolsek dan Danramil) yang ada di wilayah hukum Polres Probolinggo.
Rakor persiapan pemungutan dan penghitungan pelaksanaan Pilkades serentak ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, Wakapolres Probolinggo Kompol Nur Halim serta Pasi Ops Kodim 0820 Probolinggo Kapten Inf. Muhammad Yusuf.
Wakapolres Probolinggo Kompol Nur Halim mengungkapkan rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi agar tindakan yang dilakukan di lapangan sama dan tidak bingung. Pengamanan ini tidak penting jika pelaksanaan Pilkades berlangsung aman. Karena yang menjadi masalah itu kalau tidak aman.
“Kita mengantisipasi kalau sampai tidak aman. Sebab butuh biaya yang banyak untuk bisa mengembalikan situasi yang aman. Jadi ini untuk menyamakan persepsi terkait kendala di lapangan pada saat dan sesudah Pilkades,” ujarnya.
Nur Halim menerangkan Pilkades ini banyak pasangannya sehingga potensi kerawanan pasti ada. Oleh karena itu, panitia Pilkades harus benar-benar netral. Muara masalah dimulai pada saat panitia tidak netral dan tidak memahami mekanisme Pilkades.
“Kalau panitianya netral, maka calon yang kalah akan menerima karena sudah paham. Oleh karena itu mohon Camat bersama Forkopimka untuk menekankan kepada panitia sikap netral betul-betul ditegakkan,” jelasnya.
Sementara Kabag Ops Polres Probolinggo Kompol Heri Susanto menyampaikan situasi Kabupaten Probolinggo sampai saat ini masih kondusif, walaupun pada saat penetapan ada beberapa desa yang melakukan protes.
“Di Kabupaten Probolinggo ada 19 kecamatan yang desanya ikut Pilkades dan masuk dalam wilayah hukum Polres Probolinggo. Sementara 2 kecamatan masuk wilayah hukum Polres Probolinggo Kota yang ikut melaksanakan Pilkades,” ujarnya.
Menurut Heri Susanto, pola pengamanan Pilkades saat ini melakukan sambang desa dari personil Babinsa, Babhinkantibmas dan Kepala Desa. Hasil sambaing desa sampai saat ini situasi masih aman. “Pola pengamanan yang disepakati adalah 1 TPS adalah 1 Polri, 1 TNI, 2 Linmas, apabila TPS rawan maka 5 Linmas,” terangnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Pasi Ops Kodim 0820 Probolinggo Kapten Inf. Muhammad Yusuf. Menurutnya, pelaksanaan Pilkades diikuti oleh 62 desa di 21 kecamatan dengan 490 TPS dan untuk personil Babinsa 552 orang.
“Rencana tanggal 30 April 2021 sudah melakukan inset ke TPS di desa. Upaya yang dilakukan oleh satuan adalah membuat posko dan pengecekan sarana alat komunikasi. Permasalahan yang akan timbul antara lain money politik, serangan fajar serta kemungkinan pemilih tidak datang ke TPS,” tegasnya.
Kepala Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan Pilkades serentak tahap 1 ini merupakan pondasi untuk pelaksanaan tahap 2 yang akan datang yang lebih banyak jumlah peserta.
“Sampai saat ini belum ada temuan money politik. Masa tenang Pilkades dilakukan tanggal 23 hingga 27 April 2021. Untuk banner harus tidak terpasang lagi. Tanggal 1 Mei 2021 untuk personil pengamanan udah masuk ke posisi,” katanya.
Lebih lanjut Ugas menerangkan untuk pelipatan surat suara dilakukan di kantor kecamatan. Sementara logistik Pilkades berupa kotak suara akan disimpan di kantor kecamatan. Logistik geser ke desa tanggal 1 Mei 2021 dan dari desa ke TPS sekitar pukul 05.00 WIB pada tanggal 2 Mei 2021. Setelah rekapitulasi, logistik geser dari desa ke kecamatan
“Selama pelaksanaan pemungutan suara, petugas TPS maupun masyarakat pemilih wajib menerapkan protokol kesehatan. Penetapan calon terpilih adalah peraih suara yang terbanyak dari jumlah pemilih,” tegasnya.
Sedangkan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengharapkan agar dengan adanya kegiatan rakor terkait pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Probolinggo ini, pelaksanaan Pilkades bisa berjalan dengan aman dan kondusif.
“Pelaksanaan Pilkades saat ini berbeda dengan pelaksanaan Pilkades tahun yang lalu. Sebab Pilkades saat ini untuk tiap TPS maksimal 500 orang dan di tiap desa ada beberapa TPS. Protokol kesehatan harus diterapkan dengan baik dan jangan sampai adanya kerumunan masyarakat saat berlangsungnya pemungutan suara Pilkades,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan sesi dialog yang dipimpin oleh Wakapolres Probolinggo Kompol Nur Halim. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Camat maupun Forkopimka terkait dengan personil pengamanan maupun pergeseran logistik Pilkades. ( * )
