JAKARTA, PEWARTAPOS.COM – Presiden Joko Widodo menekankan agar semua Kementerian/Lembaga membentuk tim pengawas yang bertugas mengawal implementasi pembangunan di lapangan agar tetap sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan. Hal itu dikatakan Presiden ketika membuka Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023).
“Memang kerja sekarang enggak bisa yang makro saja, enggak bisa. Kita harus punya tim masing-masing, kementerian/lembaga punya tim untuk mengawal di lapangan. Ini biasa yang senang terjun di lapangan anak-anak muda. Kawal di lapangan, cek lapangan, awasi lapangan, hingga sesuai betul dengan kebijakan, policy yang sudah kita putuskan,” ujar mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jaya itu.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mendorong keberanian untuk mengambil keputusan dalam setiap rencana pembangunan Indonesia. Tidak hanya perhitungan secara ekonomi, tetapi menurut Presiden faktor lain juga harus turut dipertimbangkan dalam mengambil keputusan.
“LRT juga sama seperti itu, hanya bagaimana menutup kerugian itu dari sebelah mana, dari anggaran apa, dari income apa, dari penerimaan apa, itu yang harus dicari. Akhirnya ketemu ditutup dari ERP, ditutup dari electronic road pricing. Ketemu ya sudah diputuskan, saat itu saya putuskan dan itu adalah keputusan politik bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik 800 miliar (rupiah) itu adalah memang kewajiban karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,” kata Presiden.
Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa kunci keberlanjutan pembangunan Indonesia yaitu dengan memastikan implementasi dari peta jalan yang telah disusun berjalan baik.
“Semuanya peta jalan itu sudah jelas. Tinggal nanti kita ini biasanya dari kunci keberlanjutan itu bukan di kebijakan makronya, bukan di rencana-rencana makronya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengawal implementasi,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mendorong keberanian untuk mengambil keputusan dalam setiap rencana pembangunan Indonesia. Tidak hanya perhitungan secara ekonomi, tetapi menurut Presiden, faktor lain juga harus turut dipertimbangkan dalam mengambil keputusan.
Prof. Dr. H. Yusuf Irianto, MCom, Guru Besar Ilmu SDM Universitas Airlangga Surabaya, menyebutkan, pola pemikirian pelaksanaan pembangunan yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada acara Investor Daily Summit 2023 tersebut harus diterapkan disetiap pengerjaan pembangunan dan dilaksanakan sejak awal.
“Ya, kalau tidak diawasi bagaimana sebuah proyek bisa berjalan sesuai rencana. Kan semuanya ada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Kalau manajemen itu berjalan sesuai prosedur dengan baik, tentu hasilnya juga akan baik,” tandas pria yang besar di Papua itu.
Yang perlu mendapat pengawasan, selain prosedur pengerjaan dan pembiayaan, juga pengawasan kualitas (quality control). Jika hal tersebut dilaksanakan dengan benar maka hasil pembangunan ini juga akan sesuai harapan dan tetap waktu. (joe/BPMI Setpres)
