TRENGGALEK, PEWARTAPOS.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Trenggalek mengikuti sikap serentak se- Indonesia ‘Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi’ yang dilakukan pemerintah.
Bentuk penolakan dengan pernyataan dan sikap keras dilakukan petinggi PKS di aula Kantor DPD PKS, Jalan WR Supratman Kelurahan Simbergedong, Jumat (9/9/2022).
“Mewakili seluruh jajaran DPD PKS Trenggalek mulai dari pengurus tingkat Desa, 14 DPC dan DPD secara tegas menolak kebijakan buruk pemerintah pusat yang menaikkan BBM bersubsidi,” tegas H Komarudin, Ketua DPD PKS Kabupaten Trenggalek.
Disampaikan H Komar, sapaan akrab pria ini, secara politis kekuatan PKS di Trenggalek cukup mampu menyuarakan aspirasinya dikarenakan simpatisan PKS jumlahnya cukup besar.
“Kita di sini masih bisa berbicara di depan dalam kancah politik karena kursi wakil ketua dewan masih bisa mendudukinya,” imbuhnya.
Lain itu, masih kata H Komar, alasan penting kenaikan BBM wajib hukumnya ditolak tak lain beban yang dipikul rakyat kian kemari kian berat.
“Penderitaan akibat pandemi Covid-19 belum usai. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan karena dampak pembatasan wilayah. Ini kok tiba -tiba menaikkan BBM subsidi. Rakyat mau diapakan,?” tanya H Komar.
Bahkan Komar menyindir adanya penurunan harga minyak di dunia dianggapnya ketidakseriusan pemerintah mengurus rakyatnya. Apalagi yang dipakai alasan kebutuhan mencukupi APBN, seperti yang dilansir media dari penyampaian Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani.
“APBN harusnya ditata ulang sesuai proporsionalnya. Jangan memaksakan dengan infrastruktur yang belum perlu,” tandasnya.
Infrastruktur yang dimaksud masih diterangkan dia, termasuk proyek kereta cepat, jalan tol dan lain-lain.
Padahal menurut H Komar, banyak kebocoran anggaran pusat dan belum terurusnya dana yang dikorupsi di banyak kementrian.
“Itu urus dulu korupsi lalu anggarannya diawasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut H Komar kepada Presiden Joko Widodo, dari Trenggalek meminta agar BBM segera diturunkan kembali supaya warga bisa bernafas lagi.
“Saat ini nafas rakyat sudah tersengal, harga bahan pokok naik mengikuti harga BBM, hati nurani kau kemanakan pak presiden,” ucapnya.
Sementara Dyan Arifin, Sekretaris DPD PKS Kabupaten Trenggalek menyayangkan adanya program kompensasi yang saat ini sudah bergulir di masyarakat Trenggalek.
Aliran dana kompensasi di masayarakat yang bersumber dari APBN melalui Kementrian sosial masih banyak kelemahan dari sisi data terutama bila diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kabupaten.
“Sederhana kasusnya, si fulan yang dapat BLT tapi ternyata yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kok bisa diwakilkan orang lain. Ini contoh bantuan yang bocor,” tuturnya.
Untuk itu Dyan berharap agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan terbut.
Disebutkan Dyan, PKS dan komponen lain akan melakukan aksi simpatik di ruas jalan Trenggalek pada hari Minggu (11/9). (len/ham)
