TRENGGALEK, PEWARTAPOS.COM – Alwi Burhanudin, ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menyoal kenaikan harga BBM sebagai kebijakan yang buruk dan harus ditolak.
Hal ini dikarenakan akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.
Selain itu, politisi asal PKS itu mengingatkan Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani untuk berkaca diri saat tampil di beberapa media televisi dengan wajah muram serta tangisan yang pecah saat BBM kala itu dinaikkan.
“Bahkan kala itu mereka menangis seru saat Bantuan Langsung Tunai digulirkan pemerintahan sebelum Presiden Jokowi,” tutur Alwi Burhanudin, Minggu (4/9/2022).
Alwi menjelaskan, saat harga BBM bersubsidi naik, maka harga barang kebutuhan pokok juga pasti ikut naik. Masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah tentu akan kesulitan menjangkau kenaikan harga tersebut. Akibatnya dampak angka stunting bukannya malah turun.
“Jelas akan menghambat upaya percepatan penurunan stunting di Trenggalek,” ungkapnya.
Dikatakannya, kenaikan BBM akan juga berdampak termasuk bahan pangan bergizi yang selama ini menjadi salah satu kunci untuk mencegah stunting.
“Mari kita lihat beberapa desa yang sedang berjuang melawan stunting. Kok bisanya kita ini hanya diam saja,” katanya.
Sedangkan mengarah kepada angka inflasi, Alwi minta kepada Pemkab Trenggalek mewaspadai terdampak kenaikan BBM.
“Inflasi di Trenggalek belum stabil. Ingat itu,” tegasnya.
Lebih dari itu, kata Alwi Burhanudin, berkaitan kompensasi pemerintah berupa bantuan tunai langsung (BLT), dinilai tidak efektif untuk melindungi daya beli masyarakat.
“Bantuan senilai 600 ribu untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan tidak bisa menutupi dampak kenaikan harga BBM,” ketusnya.
Sedangkan bagi pekerja informal yang tidak teridentifikasi sehingga tidak mendapat BLT, akan sangat naif tatkala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) belum menuntaskan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditengarai masih amburadul.
“Itu hanya cara instan pemerintah dalam menangani persoalan kenaikan harga BBM yang tidak menjadi solutif. Padahal daerah kami pandang belum siap DTKS nya,”tuturnya.
Oleh karena itu, Alwi meminta pemerintah khusus pusat mencari skema lain yang lebih solutif dan menyelesaikan masalah dari akarnya. Sedangkan pemkab setempat harus menyiapkan langkah lain bilamana program pusat itu justru memperburuk situasi usai masa pandemi dilalui.
“Kondisi masyarakat khususnya Trenggalek belum siap mengalami kenaikan BBM ini,”imbuhnya.
Alwi juga mengajak masyarakat mengingat kembali apa yang sudah disampaikan Presiden Jokowi dalam jumpa pres dengan pimpinan media di Bulan Juli kemarin.
“Presiden pernah menyampaikan kepada publik untuk tidak menaikkan harga BBM sampai akhir tahun 2022 ini. Tapi toh penyataan itu dia langgar sendiri,” pungkas Alwi Burhanudin. (len/ham)
