PPDB : Tingkatkan Komunikasi dan Koordinasi
SURABAYA, PEWARTAPOS.COM – Keruwetan dan kerumitan yang selalu terjadi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Surabaya, diharapkan tidak terjadi saat ini. Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengantisipasinya dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi di semua lini.
“Termasuk dengan stakeholder, diantaranya Dewan Pendidikan, Komite Sekolah juga komponan lain seperti PGRI, kami membuka komunikasi dan koordinasi lebih intens dan terbuka,” tegas Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, ditengah peninjauan persiapan dan pelaksanaan PPDB Tingkat SD, Sabtu (11/2/2022).
Mantan pejabat Linmas Kota Surabaya itu memaparkan, kunci keberhasilan PPDB adalah komunikasi dan koordinasi yang baik dengan semua pihak karena memang pelaksanaan dan aturannya dari pusat, terutama soal zonasi yang setiap tahun selalu menjadi masalah hampir disemua daerah.
“Kita harus pahami zonasi itu dibuat baru-baru ini, dan tujuannya baik, yakni untuk menghilangkan eksklusifitas, tetapi masalahnya keberadaan bangunan sekolah sudah ada sejak lama bahkan ada yang peninggalan penjajah Belanda. Dan di Indonesia belum tentu setiap kelurahan ada sekolahnya,” papar pria yang suka humor itu.
Untuk mengeliminir persoalan-persoalan yang mungkin terjadi, Dinas Pendidikan meningkatkan pendekatan kepada masyarakat agar mengetahui problem-problem yang terjadi dan mungkin segera bisa dipecahkan. “Di Kantor Dinas Pendidikan ada posko layanan PPDB. Disamping itu kami juga berharap bantuan dari stakeholder, antara lain Dewan Pendidikan, Komite Sekolah juga PGRI untuk aktif membantu sosialisasi PPDB agar masyarakat tidak kebingungan,” tegasnya.
BELUM ADA SOLUSI
Anggota Dewan Pendidikan Surabaya, Sita Pramesti, yang juga perintis pelaksana Sekolah Rakyat Kejawan Surabaya, menjelaskan, untuk PPDB Tingkat SD, nyaris tidak ada masalah karena hampir setiap kelurahan di Surabaya sudah ada SD Negeri. “Yang menjadi masalah itu PPDB Tingkat SMP karena tidak semua kelurahan memiliki atau ada SMPN, seperti di Kejawan ini,” papar alumnus Statisitik ITS itu.
Di daerah Kejawan tidak ada SMPN yang dekat dan kalau pun mendaftarkan ke SMPN terdekat menggunakan jalur zonasi seperti saat ini, tentu anak-anak seputaran Kejawan tidak ada diterima karena lokasinya jauh, dari SMPN 35 atau SMPN 19. “Kondisi ini semestinya dipikirkan Pemerintah Surabaya bagaimana system PPDB bisa menjangkau anak didik di daerah kami,” tegasnya.
Menurut relawan kesehatan Covid-19 itu, satu-satunya solusi yang bisa dijalankan dirinya dan orang tua murid seputaran Kejawan akhirnya memasukkan anak-anaknya ke SMP Swasta. “Dan ini tentu dengan konsekuensi. “Tahu sendiri kan, sangat beda SMP Negeri dengan Swasta,” tukasnya.
Sementara dari pantauan Pewartapos.com, pelaksanaan PPDB seperti di SD Kalisari II Surabaya, berlangsung baik dan tertib. Begitu juga di sekolah-sekolah lainnya maupun di Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berjalan lancar-lancar saja dan belum menemui persoalan berarti.
Sementara Ketua Dewan Pendidikan Surabaya (DPS), Juli Slamet Poernomo, mengatakan, pihaknya bersama 11 rekan-rekan DPS melakukan pemantauan pelaksanaan PPDB. “Kami memantau di sekolah-sekolah. Semoga sukses dan lancar,” katanya. (joe)
