MALANG, PEWARTAPOS.COM – Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memperbanyak kegiatan pasar murah sebagai langkah pemerintah mengantisipasi fenomena iklim El Nino.
“Saya telah memerintahkan kepada BUMN, juga kepada gubernur, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk memperbanyak pasar-pasar murah di daerah, sebanyak-banyaknya,” ujar Presiden dalam keterangannya setelah meninjau Pasar Rakyat yang digelar di Lapangan Rampal, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Senin (24/7/2023).
Selain pasar murah, Presiden juga memerintahkan jajarannya yang memiliki anggaran untuk meningkatkan jumlah pemberian bantuan sembako bagi masyarakat yang membutuhkan. Presiden menyebut El Nino merupakan fenomena iklim yang tidak bisa diprediksi sehingga dibutuhkan langkah-langkah pencegahan terhadap dampak yang akan ditimbulkan.
“Kita berharap bisa mendahului agar apabila nanti El Nino datang, masyarakat tidak kaget karena memang panasnya bisa mengganggu kesehatan, yang kedua pangan juga bisa terganggu kalau betul terjadi,” ungkap mantan walikota Solo dan Gubernur DKI itu.
Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa saat ini beberapa negara telah mengalami dampak El Nino, di antaranya India dan Vietnam yang sudah tidak lagi melakukan ekspor beras.
“Kita tidak berharap kejadian itu terjadi di negara kita sehingga semuanya memang harus dipersiapkan,” ucap Presiden.
Permintaan Tol Tinggi
Presiden Jokowi dalam keterangannya setelah meninjau Pasar Rakyat yang digelar di Lapangan Rampal, Kota Malang, menyebutkan bahwa permintaan pembangunan jalan tol cukup tinggi, baik di Jawa maupun luar Jawa. Namun, Presiden menegaskan, pemerintah memprioritaskan pembangunan di luar Jawa.
“Para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota melihat bahwa tol itu bisa men-trigger titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, bisa mempercepat mobilitas orang dan mobilitas barang, mobilitas logistik sehingga karena kemanfaatannya dirasakan, banyak permintaan-permintaan. Namun prioritas adalah memang masih di luar Jawa,” ujarnya.
Untuk pembangunan tol di Pulau Jawa sendiri, Presiden Jokowi masih mempersilakan asalkan perhitungan investasinya layak. Jika secara perhitungan internal rate of return (IRR) belum layak, lanjut Presiden, maka bisa diberikan penyertaan modal negara (PMN) ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pembangunannya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Semuanya masih dilihat, dikalkulasi, termasuk yang di Jawa Timur, termasuk yang di Malang,” jelasnya.(BPMI Setpres/joe)
