JAKARTA, PEWARTAPOS.COM – Presiden Joko Widodo menegaskan, tidak ada masalah dalam Kabinet Indonesia Maju pascamundurnya Mahfud MD dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Kamis (1/2/2024). Menurutnya, para menteri lainnya masih bekerja, baik di Jakarta maupun di daerah.
“Kabinet biasa-biasa saja, enggak ada masalah. Yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah ya kunjungan ke daerah. Saya pun juga sama, saya rapat di Jakarta, kadang diundang ke daerah, kadang ada undangan, seperti pagi hari ini Kongres XVI GP Ansor,” jelas Presiden Jokowi kepada awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Presiden Joko Widodo menjelaskan, telah menerima surat pengunduran diri Mahfud MD, Kamis (1/2/2024) kemarin, dan pihaknya segera menyiapkan surat keputusan presiden (keppres) terkait hal tersebut.
“Ya kemarin sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada saya, dan pagi hari ini keppresnya kita siapkan,” ujar mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jaya itu.
Terkait dengan pengganti Mahfud MD pada posisi Menko Polhukam, Presiden menyebut belum memutuskan, juga soal posisi menteri tersebut akan langsung definitif atau digantikan pelaksana tugas (plt).
“Belum, beri waktu sehari, dua hari, tiga hari. Baru kemarin sore (pengunduran diri Mahfud MD),” imbuhnya.
Presiden menambahkan, perbedaan pilihan dalam demokrasi juga merupakan hal yang biasa, termasuk di kalangan para menteri.
“Biasa saja, bahwa ada perbedaan pilihan itu demokrasi, enggak perlu terlalu dibesar-besarkan,” tandasnya.
Posisi Bansos
Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa penyaluran berbagai bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memitigasi kenaikan harga pangan yang terjadi di hampir semua negara. Bansos tersebut antara lain berupa bantuan beras yang telah disalurkan kepada masyarakat sejak September 2023.
“Ya itu yang pertama kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, pertama,” ujarnya.
Selain itu, bansos juga diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk memperkuat daya beli masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Presiden menyebut bahwa fenomena iklim El Nino telah menyebabkan kekeringan panjang yang berimbas pada naiknya harga pangan dunia.
“BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” imbuhnya.
Kepala Negara juga menegaskan bahwa penyaluran bansos telah melewati mekanisme persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya, pemerintah tidak bisa memutuskan hal tersebut secara sendiri.
“Semuanya, sekali lagi, itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu, jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita tidak seperti itu,” tandasnya. (joe/BPMI Setpres)
