SURABAYA, PEWARTAPOS.COM-Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyabet dua penghargaan sekaligus dalam ajang Bhumandala Award 2023 yang diberikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Senin (6/11) malam di Denpasar – Bali.
Pemprov Jatim menjadi Juara 1 Bhumandala Informasi Geospasial Batas Desa/Kelurahan Kategori Pemerintah Provinsi dan Juara 3 Bhumandala Nama Rupabumi Kategori Pemerintah Provinsi.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov Jatim Budi Sarwoto mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Hotel Discovery Kartika Plaza Bali, Senin (6/11).
Atas diperolehnya penghargaan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam proses pengembangan dan penerapan Informasi Geospasial (IG) di Jatim
“Penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan merupakan salah satu infrastruktur dasar proses percepatan pembangunan dan kebijakan satu peta. Penetapan dan penegasan batas desa memiliki peran untuk mencegah terjadinya konflik antar wilayah,” kata Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (8/11/2023).
“Batas-batas wilayah ini bagi desa mempunyai peran penting sebagai batas yurisdiksi wilayah serta untuk menghindari konflik antar desa,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, penghargaan Bhumandala Informasi Geospasial Batas Desa/Kelurahan diberikan untuk mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan Informasi Geospasial Dasar (IGD), dalam hal ini unsur batas wilayah terutama batas desa/kelurahan.
Penghargaan ini selaras dengan komitmen pemerintah untuk pelaksanaan kebijakan satu peta, salah satunya percepatan penyediaan unsur batas wilayah sebagai bagian dari perwujudan IGD.
Sedangkan penghargaan Bhumandala Nama Rupabumi diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada instansi pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) yang dinilai telah melaksanakan penyelenggaraan nama rupabumi dengan sangat baik, sehingga manfaatnya terasa untuk tertib administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Khofifah, penegasan serta penetapan batas desa tentu memerlukan partisipasi masyarakat setempat. Sebab Masyarakatlah yang paham betul mana batas wilayah yang tepat. Khofifah menyampaikan bahwa penamaan sebuah bagian permukaan bumi sebagai unsur alam seperti pulau, daerah, sungai, danau, teluk, dan termasuk gunung telah diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) 2/2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (PNR).
“Kita tidak bisa sembarangan menamakan. Jadi selama ini acuan kami ya pada PP tersebut juga prinsip nama rupabumi. Jadi kepada pemerintah Kab/Kota se Jatim jika akan memberikan nama pada sebuah bagian dari unsur alam, harus mempedomani PP,” imbaunya.
Selain Pemprov Jatim, beberapa Kabupaten/Kota juga mendapatkan penghargaan dalam ajang ini. Diantaranya, Kabupaten Madiun sebagai Juara 1 Kategori Kabupaten untuk Bhumandala Informasi Geospasial Batas Desa/ Kelurahan; Kota Batu sebagai Juara 2 Kategori Kota untuk Bhumandala Informasi Geospasial Batas Desa/Kelurahan; Kabupaten Tulungagung penghargaan.
Kategori Kanaka/Emas, dengan Inovasi Kilao Hati (kesehatan ibu dan anak online dan home visit) melalui Pemanfaatan Informasi Geospasial; dan Kabupaten Sampang penghargaan Kategori Kanaka/Emas, dengan Inovasi Terus Terang Terang Terus (4T) melalui Pemanfaatan Informasi Geospasial.
Sementara itu, DPRD Jawa Timur mengapresiasi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas prestasinya menyabet dua penghargaan sekaligus dalam ajang Bhumandala Award 2023 dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Senin (6/11) malam di Denpasar-Bali.
Torehan prestasi itu sangat penting dan mmbanggakan, untuk kemajuan pembangunan di Jawa Timur.
“Sebagai mitra kerja untuk kemajuan Jawa Timur tentunya kami mengapresiasi prestasi tersebut,” kata ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Mayjend TNI (Purn) Istu Hari Subagio ketika dikonfirmasi pada Kamis (9/11).
Menurut Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Nganjuk-Madiun itu diraihnya dua penghargaan tersebut adalah bukti bahwa kinerja Gubernur Khofifah dalam membangun infrastuktur desa sangat maksimal. Terutama dalam hal penetapan batas desa itu sangat penting, karena bisa mencegah konfilik antar wilayah dan bisa membangkitkan perekonomian desa.
“Batas desa itu sangat penting dan berperan untuk menghindari konflik, kami sebagai mitra akan selalu mengawal agar pembangunan infrastuktur desa bisa berjalan maksimal,” tambahnya.
Wakil Rakyat dari Golkar itu optimis, bahwa perekonomian di pedesaan akan terdongkrak naik, seiring dengan semakin massifnya pembangunan infrastruktur. “Kedepan kami berharap prestasi ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan tentang kualitas kemajuan secara sosial dan ekonomi di seluruh desa Jawa Timur, sehingga upaya pemprov mengurangi kemiskinan ekstrem di pedesaan dapat terwujud,” pungkasnya. (rik)
