Rapat Hearing DPRD Banyuwangi Diwarnai Kekesalan dan Kekecewaan Peserta
BANYUWANGI, PEWARTAPOS.COM – Rapat Dengar Pendapat (Hearing) yang diadakan oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi bersama beberapa tokoh masyarakat dan aktivis, yang seharusnya juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan Banyuwangi, berlangsung dengan penuh kekecewaan dan kekesalan dari seluruh peserta pada Kamis (1/8/2024).
Rapat tersebut membahas dugaan praktik pungutan liar (PSM), penahanan ijazah, dan regulasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai carut marut di SMA/SMK Negeri di Banyuwangi. Namun, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Banyuwangi, Ahmad Jaenuri, S.Pd, M.Pd, kembali tidak hadir dalam acara tersebut.
Yahya Umar, Koordinator Sekretariat Bersama Rakyat Belambangan Bersatu (SRBB), menyayangkan ketidakhadiran Jaenuri, yang seharusnya memberikan penjelasan terkait permasalahan pendidikan di tingkat SMA/SMK di Banyuwangi.
“Kembali tidak hadirnya Ahmad Jaenuri dalam hearing ini sangat mengecewakan. Ini adalah kesempatan untuk mendiskusikan masalah pendidikan di SMA/SMK di Banyuwangi, tetapi dia lagi-lagi mangkir,” kata Yahya Umar dengan nada kesal.
Sugiarto, penanggung jawab SRBB, juga menekankan pentingnya keterlibatan kepala cabang dinas dalam acara seperti ini untuk mendengar langsung keluhan masyarakat. “Kami berharap DPRD Kabupaten Banyuwangi segera merekomendasikan pencopotan Ahmad Jaenuri dari jabatannya,” ujarnya.
Ahmad Munir, aktivis senior yang tergabung dalam Pemerhati Pendidikan Anak Bangsa (PPAB), juga menyampaikan rasa kecewa. “Jaenuri sangat sulit ditemui. Saya berharap dia segera dicopot dari Banyuwangi karena merusak sistem pendidikan di sini,” tegas Munir.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Ruliyono, S.H., yang turut mendampingi pimpinan sidang, H. Khusnan Abadi, juga menyampaikan kekecewaannya. “Ketidakhadiran Jaenuri dalam forum-forum penting seperti ini sudah sering terjadi. Ini sangat meragukan komitmennya terhadap pendidikan di Banyuwangi,” tegas Ruliyono.
Seluruh peserta rapat sepakat untuk segera membuat rekomendasi kepada DPRD Provinsi Jawa Timur agar Ahmad Jaenuri diganti atau dicopot dari jabatannya. Keputusan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam sistem pendidikan di Banyuwangi yang lebih baik dan transparan.(kur)
