Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi Bahas KUA-PPAS APBD 2025
BANYUWANGI, PEWARTAPOS.COM – DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2025, Senin (22/07/2024).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Ruliono, dan diikuti oleh anggota dewan dari lintas fraksi. Hadir pula Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Banyuwangi H. Sugirah, Sekda Mujiono, Asisten Bupati, sejumlah Kepala SKPD, Camat, serta Lurah.
Dalam nota pengantarnya, Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa APBD tahun 2025 disusun pada masa transisi dari pemerintahan saat ini ke pemerintahan selanjutnya.
Menurutnya, kebijakan fiskal yang tepat harus menjadi fondasi kuat demi mewujudkan cita-cita masyarakat Banyuwangi yang sejahtera. Tantangan dan hambatan akan terus dihadapi dalam mencapai cita-cita tersebut.
“Tantangan dan hambatan pembangunan dapat bersifat struktural yang membutuhkan kebijakan jangka menengah-panjang yang konsisten seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),” kata Bupati Ipuk di hadapan rapat paripurna.
“Resiko dan tantangan ke depan, terutama dari sisi eksternal, perlu terus diwaspadai,” lanjutnya.
Potensi risiko lainnya yang perlu diwaspadai meliputi biaya dana (cost of fund) yang tinggi, kenaikan harga komoditas, dan risiko stagflasi yaitu kondisi dimana terjadi inflasi dan perlambatan ekonomi secara bersamaan.
Jika eskalasi risiko global terus berlanjut, perekonomian global dapat menghadapi tiga potensi krisis yaitu krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan.
“Maka, dibutuhkan konsolidasi fiskal yang berkualitas yang disertai reformasi fiskal yang holistik. Di sisi lain, perbaikan ekonomi yang terjadi secara konsisten serta implementasi reformasi perpajakan telah membentuk landasan yang sangat kuat dalam mendukung upaya penyehatan fiskal,” tegasnya.
Bupati Ipuk juga menegaskan pentingnya melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan infrastruktur konektivitas, pangan, dan digital.
Melalui infrastruktur yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan daya saing, efisiensi sistem logistik, dan mendorong mobilitas serta produktivitas.
“Untuk itu, arah kebijakan fiskal tahun 2025 diharapkan dapat mengakselerasi proses peningkatan sosial ekonomi, sekaligus memperkuat fondasi menuju pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin menguat,” jelasnya.
Selain itu, diperlukan upaya penguatan kesejahteraan serta konvergensi antar wilayah, dengan menghadirkan pendidikan bermutu dan berdaya saing, layanan kesehatan yang berkualitas, akselerasi pengentasan kemiskinan, dan penurunan kesenjangan, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Bupati Ipuk juga memaparkan kinerja positif perekonomian Banyuwangi berdasarkan data statistik tahun 2024, terutama didukung oleh beberapa sektor yang tumbuh signifikan seiring penyelenggaraan atraksi wisata dan promosi daerah.
Diantaranya, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 12,19 persen diikuti sektor penyedia akomodasi dan makanan sebesar 9,69 persen.
Sektor-sektor lain diperkirakan ikut bergerak positif seiring dengan meningkatnya kondisi perekonomian.
“Seperti sektor jasa lainnya sebesar 8,50 persen, jasa perusahaan dengan kinerja pertumbuhan sebesar 8,02 persen, sektor informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 6,91 persen,” terangnya.
Selaras dengan pertumbuhan ekonomi daerah, sektor perdagangan, hotel, dan restoran ikut mengalami kinerja positif dan tumbuh sebesar 6,54 persen kemudian diikuti sektor konstruksi sebesar 6,12 persen serta sektor industri pengolahan sebesar 5,62 persen.
“Kinerja positif tersebut merupakan dampak (multiplier effect) dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui program dan kegiatan yang berfokus pada manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas,” jelas Bupati Ipuk.
Lebih lanjut, Bupati Ipuk mempertimbangkan dinamika global yang masih tinggi serta asumsi indikator ekonomi makro nasional dan Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun 2025 diproyeksi pada kisaran 5,07 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 72,17. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) diproyeksikan sebesar 4,53 persen. Persentase penduduk miskin diproyeksikan sebesar 7,26 persen dan Rasio Gini sebesar 0,30.
“Tema pembangunan tahun 2025 adalah ‘Penguatan Ekosistem Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mendukung Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan’,” paparnya.
“Secara umum, target pendapatan daerah sebesar Rp 2,375 triliun turun 26,67 persen dari APBD 2024 sebesar Rp 3,239 triliun,” imbuhnya.
Menurut Bupati Ipuk, penyesuaian pendapatan itu berasal dari komponen pendapatan asli daerah yang diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi Rp 627,4 miliar dari APBD 2024 sebesar Rp 605 miliar.
Lebih lanjut, pendapatan transfer turun menjadi Rp 1,696 triliun atau turun 34,31 persen dari APBD 2024 sebesar Rp 2,583 triliun.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami penurunan sebesar 0,19 persen, dari APBD 2024 sebesar Rp 51,3 miliar menjadi Rp 51,2 miliar.
“Total belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 2,358 triliun, mengalami penurunan sebesar 31,25 persen dari belanja daerah pada APBD 2024 sebesar Rp 3,429 triliun,” urainya.
Sementara, jumlah pembiayaan netto pada APBD tahun 2025 diperkirakan sebesar minus Rp 17,6 miliar dari Rp 190 miliar pada APBD tahun 2024.
“Perkiraan penerimaan pembiayaan APBD tahun 2025 sebesar Rp 22,3 miliar yang merupakan estimasi SILPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun 2025 sebesar Rp 40 miliar,” tutup Bupati Ipuk Fiestiandani.(kur)
