BANYUWANGI, PEWARTAPOS.COM – Pemerhati Pendidikan Anak Bangsa (PPAB) Banyuwangi mengajukan hearing ke DPRD Banyuwangi berkaitan dengan belasan anak tidak bisa melanjutkan sekolah, khususnya Tingkat SMA/SMK dan SLB yang berada dibawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Senin (22/7/2024).
Menurut Ketua PPAB Banyuwangi, Ahmad Munir, Tahun Ajaran 2024/2025, terdapat potensi kurang lebih 15.000 siswa tidak tertampung di sekolah, terutama Tingkat SMA/SMK.
PPAB menduga Dinas Cabang Pendidikan Banyuwangi tidak mendukung program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, GARDA AMPUH, yang menyebabkan adanya siswa putus sekolah.
“Kami ajukan hearing ini semata-mata untuk kepentingan belasan ribu anak bangsa yang ada di Banyuwangi. Karena selama ini Kacabdin Pendidikan sulit sekali membangun komunikasi dengan eksternal,” ungkap Ahmad Munir.
Lebih lanjut Ahmad Munir menegaskan, PPAB di Banyuwangi ingin menyampaikan aspirasi terkait masalah tersebut dengan mengajukan surat permohonan yang sekaligus meminta kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi agar menghadirkan Kacabdin Provinsi Jatim di Banyuwangi, Jaenuri.
“Kami berharap agar hairing segera di jadwalkan minimal hari Jumat (26/7/2024) maksimal hari Senin (29/7/2024),” harap Ahmad Munir kepada wartawan di Kantor DPRD Banyuwangi, seperti dimuat di laman diksi.co.id, Senin (22/7/2024). (kur)
