SURABAYA, PEWARTAPOS.COM – Guna mengantisipasi bencana hidrometeorologi yang terjadi pada musim penghujan tahun ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelontor dan memberikan bantuan dana dan logistik di Jatim. Dimana pemberian bantuan dan logistik ini diberikan BNBP ke BPBD Jatim di saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kedaruratan, Logistik dan Pralatan di Hotel Grand Mercure Surabaya, Selasa (16/1/2024).
Kegiatan yang diikuti Kalaksa BPBD Kabupaten/Kota se-Jatim dan sejumlah OPD terkait di lingkungan Pemprov Jatim ini dihadiri Sekdaprov Jatim Adhy Karyono dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Hadir pula, Sekretaris BPBD Jatim yang juga Plh Kalaksa BPBD Jatim Andhika N Sudigda, Kabid Kedaruratan dan Logistik Satriyo Nurseno dan sejumlah pejabat di lingkungan BNPB.
Dimana Kepala BNPB Letjen TNI Suhariyanto juga menyerahkan bantuan kepada Pemprov Jatim dan 31 Kabupaten/Kota, berupa dana siap pakai (DSP), masing-masing senilai Rp 250 juta. Semua daerah penerima DSP tersebut merupakan daerah yang telah mengeluarkan status Siaga Darurat atau Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi.
Di antaranya, Kab. Banyuwangi, Kab. Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Kab/Kota Probolinggo, Kab/Kota Pasuruan, Malang Raya, Sidoarjo, Nganjuk, Magetan, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan dan semua wilayah Madura.
Khusus untuk Pemprov Jatim, Kepala BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dan peralatan, berupa, Perahu Katamaran sejumlah 8 unit, Tenda pengungsi 13 set, Tenda Keluarga 33 set, Genset 2 KVA 45 unit, Selimut sebanyak 1.900 lembar, Matras 1.900 lembar dan Velbed sebanyak 110 unit.
Dalam sambutannya, Plh Kalaksa BPBD Jatim, Andhika N Sudigda menyampaikan, kegiatan yang juga dihadiri Kabid KL se-Jatim ini digelar sebagai upaya menghadapi cuaca ekstrim dan potensi bencana hidrometeorologi sepanjang tahun ini.
“Dapat kami sampaikan, jumlah kejadian bencana sepanjang tahun 2023 lalu sebanyak 117 kejadian. Dari jumlah itu, mayoritasnya didominasi oleh bencana hidrometeorologi,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/1/2024).
Sekdaprov Jatim Adhy Karyono juga menguatkan kondisi tersebut. Karenanya, untuk mengantisipasi hal itu, Pemprov Jatim telah mengeluarkan status darurat bencana Hidrometeorologi untuk tahun 2023-2024 melalui Keputusan Gubernur nomor 188/698/KPTS/013/2023, yang berlaku selama 155 hari.
Tidak itu saja, Pemprov Jatim juga telah mengeluarkan dua SK pendukung, yakni, SK Gubernur Jatim No.188/741/KPTS/013/2023 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana Provinsi Jatim dan SK Gubernur Jatim No.188/670/KPTS/013/2023 tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Jatim.
“Kedua surat keputusan ini diharapkan mampu untuk mengoptimalkan sumber daya penanggulangan bencana yang ada di Jatim,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Sekdaprov Adhy Karyono tak lupa juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala BNPB yang selalu responsif dengan kondisi di Jawa Timur, termasuk saat terjadi kebakaran hutan di beberapa titik di Jatim tahun 2023 lalu. “Kalau Bapak Kepala BNPB tidak membantu dengan water bombing, mungkin penanganan Karhutla saat itu tidak bisa berlanjut cepat,” ujarnya.
Sementara, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meminta segenap pemerintah Kabupaten/Kota di Jatim untuk melakukan langkah kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Salah satunya, ancaman potensi bencana banjir bandang di area terdampak Karhutla tahun lalu, seperti, Kabupaten Magetan, Ngawi, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto dan Kota Batu.
“Kejadian di Kota Batu beberapa tahun lalu harus jadi perhatian dan pelajaran buat kita semua,” pintanya wanti-wanti.
Ia juga memaparkan tentang angka kejadian bencana secara nasional di tahun 2023 yang mencapai angka 4.940. Jumlah ini, menurutnya, masih sangat tinggi dan mayoritas didominasi bencana Hidrometeorologi. “Kalau pun setiap hari BNPB keliling mengunjungi lokasi bencana. Tidak cukup waktunya,” terangnya.
Karenanya, ia berharap, semua pemerintah daerah harus melakukan antisipasi, salah satunya dengan menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi. “Saya kira semua daerah bisa mengeluarkan status ini, termasuk Kota Surabaya. Karena status ini tidak mempengaruhi penilaian kinerja apa pun,”pungkasnya.(IP)
