DPRD Trenggalek Temukan Indikasi Kelebihan Bayar Pegawai Rp 6 Miliar
TRENGGALEK, PEWARTAPOS.COM -Pasca pembahasan di tingkatan komisi, ternyata ditemukan indikasi kelebihan anggaran bayar pegawai saat uji materi Kebikajan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.
“Temuan kami nilai cukup besar yakni sebesar Rp 6 Miliar dan itu ada di Dinas Pertanian,” ungkap Mugianto, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek, Kamis (4/7/2022).
Dikatakan H Mugianto, temuan kelebihan anggaran belanja pegawai di Dinas Pertanian dan Pangan tersebut bersumber dari anggaran gaji serta tunjangan ASN.
“Datanya harusnya bisa kita teliti dari data yang dimiliki bagian kepegawaian dinas dan data yang ada di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Harusnya dinas cermat dalam mengotentikkan data agar tidak salah,” katanya.
Diakui politisi asal Demokrat ini, bila temuan kesalahan dalam menetapkan besaran angka pada gaji pegawai di dinas itu setelah pihaknya melakukan penyisiran KUA-PPAS Tahun 2023 yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD).
“Awalnya kami melihat nominal belanja kok tinggi. Akhirnya setelah disisir ternyata ada ketidakcocokan data,” terangnya.
Sementara, Amin Tohari, anggota Komisi II mengamini temuan yang disampaikan Mugianto.
Nominal kelebihan mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah tersebut berdasar pada angka fantastis yang disampaikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat dikembalikannya draft ajuan KUA PPAS dari TAPD.
“Sehingga Komisi II lakukan kroscek agar bisa ditentukan kebutuhan anggaran yang sebenarnya,” imbuh Amin.
Menurut politisi asal PKB ini, dari banyaknya temuan OPD yang kelebihan menganggarkan gaji dan tunjangan ASN, pihaknya melihat ada ketidakcermatan sejumlah OPD dalam hal perencanaan.
“Secara administratif dan pengkajian harusnya dinas lebih berhati-hati karena itu menyangkut kebijakan keuangan,” tuturnya.
Selain itu, masih kata Amin, pada Tahun 2021 lalu dari sisi gaji dan tunjangan ASN juga menyumbang nominal Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) yang cukup besar.
“Silpa yang mencapai angka di atas dua ratus juta wajib ada pembahasan komprehensif mengingat kita punya hutang PEN cukup besar,” pungkasnya. (len/ham)
