JAKARTA, PEWARTAPOS.COM – Basuki Hadimuljono, sosok mantan menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang murah senyum dan selalu tampil sederhana itu, dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/10/2024).
Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 151/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, yang ditetapkan di Jakarta, 4 November 2024.
“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.
Basuki Hadimuljono sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala OIKN menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya. Basuki juga pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Kabinet Kerja periode 2014-2019 dan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Alumni UGM yang suka nge-drum itu mengaku siap kejar target menyelesaikan proyek IKN pada Tahun 2028, sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto. “Saya waktu salaman, beliau bilang, ‘sudah ya, saya sudah ngomong, laksanakan.’ Saya cuma bilang ‘Siap Perintah’. Iya (selesai) 2028,” kata Basuki usai pelantikan seperti dicuplik dari liputan6.com.
Dia menjelaskan, pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sendiri tersisa yudikatif dan legislatif, sedang Istana Presiden sudah rampung dan kantor kementerian dalam proses pembangunan.
Dalam kesempatan yang sama, Basuki sempat menepis kabar bahwa pembangunan IKN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lebih lambat dibandingkan era Presiden RI ketujuh, Joko Widodo. Menurut dia, Prabowo justru ingin pembangunan IKN rampung dalam waktu 3-4 tahun. “Oh, enggak, justru beliau minta selesai 3-4 tahun,” terangnya. (BPMI Setpres/joe)
sumber: sekretariat presiden
