SURABAYA, PEWARTAPOS.COM- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP. menegaskan bahwa Dana Desa adalah ikhtiar Pemerintah Indonesia untuk menggelorakan pemerataan dan pemajuan pembangunan nasional di setiap penjuru desa.
Sebagaimana dirilis dprd.jatimprov.go.id, Sri Untari mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang menaruh perhatian penuh untuk membangun Indonesia dari desa. Berdasarkan data tahun 2022, Pagu Dana Desa telah ditetapkan sebesar Rp. 68 triliun dalam APBN dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota se-Indonesia.
“Presiden Jokowi sedari dilantik telah mengobarkan visi besar membangun Indonesia dari desa. Bahwa Indonesia harus dibangun dari pinggiran daerah dan desa menjadi bagian utama dalam pemajuan pembangunan nasional,” jelas Sekretaris DPD PDIP Jatim ini dalam kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bersama dengan Kepala Desa se-Malang Raya.
Bertempat di Aula Hotel Grand Kanjuruhan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang Untari menjelaskan bahwa tema dari kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan kali ini mengenai ‘Menjadikan Desa Tamansari Berdasarkan Pancasila’ menjadi tugas dari seluruh kader-kader PDI Perjuangan.
“Membangun Desa Tamansari berdasarkan Pancasila adalah perintah dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada kami kader-kadernya. Untuk bisa memberdayakan dan memajukan kehidupan masyarakat desa,” terangnya.
“Karena PDI Perjuangan menjunjung tinggi politik kerakyatan untuk mendukung upaya dalam menaikkan posisi serta derajat kehidupan masyarakat desa,” sambung Legislator dari Dapil Malang Raya ini.
Anggota komisi E DPRD provinsi Jatim ini menjabarkan, bahwa saat ini indikator progres kemajuan pembangunan desa diukur melalui implementasi dari 18 poin yang tercantum didalam konsep Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Yang salah satunya, berisi terkait pertumbuhan ekonomi desa yang merata.
Menurutnya, pemerataan ekonomi desa bisa dilakukan baik melalui BUMDes dan Koperasi. “PP nomor 72/2015 adalah pintu bagi desa untuk mempertahankan kemerdekaan ekonomi sekaligus mengembangkan ekonomi pedesaan yang dilaksanakan dan teruji hingga kini,” papar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Malang, Eko Margianto mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang baru-baru ini mendapatkan penghargaan Lencana Bakti Desa Pertama dan Lencana Bakti Ekonomi Desa.
Di Kabupaten Malang sendiri sudah memiliki 91 Desa yang statusnya sudah menjadi Desa Mandiri.
“Kalau bisa di Kabupaten Malang semakin banyak desa desa-desa mandiri. Harus ada tindak lanjut agar status desa bisa berubah menjadi mandiri, basis perencanaan dan pembangunan harus berdasarkan SDGs,” paparnya.(rls)
