Wapres : Strategi Khusus Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem di Papua Barat

MANUKWARI,SKO.COM– Papua Barat merupakan salah satu dari tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di 2021. Adapun target awal pemerintah tahun ini adalah terhapusnya kemiskinan ekstrem di lima kabupaten prioritas di wilayah Papua Barat yakni Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambraw, Maybrat, dan Manokwari Selatan.

Namun demikian, untuk mewujudkan target tersebut bukanlah perkara mudah karena terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu, diperlukan strategi khusus dan sinergi lintas sektor untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di Papua Barat.

“Tantangan yang kita hadapi adalah keterbatasan waktu tahun 2021 yang tinggal kurang dari tiga bulan,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 5 Kabupaten Sasaran Prioritas di Gedung PKK, Kompleks Kantor Gubernur Papua Barat, Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai, Manokwari, Papua Barat, Kamis (14/10/2021).

Untuk mengatasi tantangan ini, lanjut Wapres, strategi khusus yang diambil pemerintah adalah memberikan program Sembako dan BLT-Desa pada tiga bulan terakhir tahun anggaran 2021 kepada kabupaten-kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Papua Barat.

“Untuk program Sembako, kita memiliki Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) sebagai daftar rumah tangga penerima bantuan sosial yang dikelola Kementerian Sosial, serta daftar nama yang digunakan Kementerian Desa untuk menyalurkan bantuan langsung tunai desa (BLT-Desa)”, ujarnya.

Terkait data, Wapres mengungkapkan bahwa hal ini juga menjadi tantangan karena data yang ada saat ini sebenarnya belum sempurna. Untuk itu, ia meminta agar perbaikan data terus dilakukan supaya pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem pada tahun-tahun berikutnya dapat menggunakan data yang lebih mutakhir dan akurat.

“Mengenai data ini memang belum sempurna, tetapi sambil menunggu perbaikan data, untuk tahun 2021 ini kita menggunakan data yang sudah ada,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wapres menyebutkan bahwa tantangan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan berbagai program pemerintah baik pusat maupun daerah benar-benar diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem.

“Bagaimana mensinergikan seluruh program, baik program pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga pihak swasta melalui corporate social responsibility (CSR)-nya yang dapat digunakan untuk menangani kemiskinan dan stunting,” tegasnya.

Adapun kunci untuk mengatasi tantangan ini, kata Wapres, adalah konvergensi program yaitu bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama.

“Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak,” jelasnya.

Oleh karena itu, Wapres meminta gubernur dan seluruh bupati di wilayah prioritas Papua Barat bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah masing-masing mendapatkan seluruh program, baik program untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat.

“Gubernur dan para bupati saya minta agar juga memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang terkait dengan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing,” tambahnya.

Khusus terkait anggaran, Wapres menuturkan bahwa anggaran dari APBN TA 2021 melalui alokasi dana Kementerian/Lembaga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan baik anggaran untuk perlindungan sosial maupun anggaran untuk pemberdayaan kelompok miskin ekstrem jumlahnya cukup besar yaitu mencapai lebih dari 500 triliun Rupiah. Belum lagi, anggaran program penanggulangan yang didanai oleh APBD Provinsi dan Kabupaten.

“Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, anggaran bukanlah isu utama,” tegasnya lagi.

Terakhir, Wapres mengingatkan bahwa penyelesaian masalah kesejahteraan Papua Barat tidak dapat dilakukan dalam waktu sekejap. Menurutnya upaya perbaikan kesejahteraan harus dilakukan secara sistematis, bertahap, serta melihat akar permasalahan dari hulu ke hilir, sehingga membutuhkan sinergi lintas sektor.

“Selain sinergi antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, percepatan pembangunan di wilayah Papua tidak akan berhasil tanpa dukungan swasta, akademisi, tokoh adat dan tokoh agama, perwakilan pemuda, dan perwakilan perempuan serta dukungan unsur media melalui pola kemitraan pembangunan yang berbasis kolaborasi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, total jumlah penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Papua Barat saat ini mencapai 39.357 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 12.440 rumah tangga. Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Teluk Wondama 24,08% dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 7.960 jiwa; Kabupaten Teluk Bintuni dengan tingkat kemiskinan ekstrem 21,05% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 13.760 jiwa; Kabupaten Tambraw dengan tingkat kemiskinan ekstrem 22,40% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 3.140 jiwa; Kabupaten Maybrat dengan tingkat kemiskinan ekstrem 22,89% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 9.520 jiwa; serta Kabupaten Manokwari Selatan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 20,97% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 5.150 jiwa.

Turut hadir dalam Rakor kali ini, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Ketua Majelis Rakyat Papua Maxsi Nelson Ahoren, Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani, Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Orgenes Wonggor, Bupati Tambraw Gabriel Asem, Bupati Maybrat Bernard Sagrim, Bupati Manokwari Selatan Markus Waran, Pjs. Bupati Teluk Wondama Eduard Nuaki, serta Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop.

Sementara, Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, serta Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong. ( * )