Tindaklanjuti LKPj Gubernur, Pansus Minta Kehadiran Kepala OPD
SURABAYA, PEWARTAPOS.COM- Untuk mengoptimalkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2022, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Jatim meminta kepada Gubernur Khofifah untuk mewajibkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diundang dalam rapat pansus agar datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan.
“Hal ini untuk menemukan penjelasan informasi secara langsung terkait LKPj serta berbagai permasalahan yang akan dibahas dalam rapat Pansus. “Selain itu OPD diminta untuk mengirimkan materi pembahasan sebelum rapat Pansus dimulai,” kata Juru Bicara Pansus LKPj Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2022 Aisyah Lilia Agustina dalam rapat paripurna, Senin (3/4/2023).
Disebutkan, nota penjelasan Gubernur Jatim yang tertuang dalam LKPj 2022 layak dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Namun demikian Pansus menyebut ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.
Ia menjelaskan, nota penjelasan tersebut merupakan proses awal yang akan dijadikan dasar bagi pansus dalam melakukan pembahasan bersama perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Tujuannya untuk mendapatkan informasi dan data terkait LKPj tersebut secara detail. Hal ini sebagai pedoman bagi pansus untuk memberikan rekomendasi kepada Pemprov Jatim untuk memperkuat dan memperbaiki kinerja pada tahun – tahun yang akan datang,” jelasnya Mbak icha sapaan akrabnya..
Lebih lanjut, Aisyah mengatakan Pansus juga melakukan kroscek dengan sumber lain yang valid dalam melakukan pembahasan LKPj Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2022.
Adapun tema LKPj tahun, 2022 yakni pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dalam rangka meningkatkan daya saing daerah di era industri perdagangan berbasis agro, menjadi dasar bagi pansus dalam menilai ketercapaian target dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat.
“Diharapkan LKPj tidak hanya menyajikan capaian output yang bersifat normatif, namun perlu ditambahkan outcome yang menjelaskan penyelesaian permasalahan pembangunan secara nyata,” katanya Aisyah yang juga Wakil Ketua Pansus LKPj 2022.
Politisi asal fraksi PKB ini, menambahkan data capaian kinerja Pemprov Jatim yang disampaikan dalam LKPj bersifat agregatif. “Seringkali kita tidak tahu siapa masyarakat yang menjadi sasaran dan mendapatkan manfaat dari pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu Pansus akan melakukan pendalaman terhadap ketercapaian terhadap kinerja Pemprov Jatim secara detail dengan mengetahui by name by address,” tegasnya. (iz)
