Potensi Desa di Kabupaten Gresik Jadi Backbone Perekonomian
GRESIK,SKO.COM – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meyakini bahwa desa-desa di Kab. Gresik dapat menjadi tulang punggung (backbone) perekonomian kabupaten. Pasalnya, desa-desa di Kota Pudak tersebut memiliki banyak potensi, termasuk berdirinya desa-desa wisata.
“Perekonomian desa sangat vital untuk kemajuan provinsi maupun nasional. Sebab, desa merupakan elemen paling mikro yang jika baik eksekusinya, maka akan memberikan dampak luar biasa bagi level pusat. Saya yakin, dengan rencana, dan penanganan desa di Gresik dapat jadi backbone perekonomian kabupaten,” ujar Wagub Emil saat mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI Abdul Halim Iskandar di acara Dialog Terbatas dengan tema “Sinergi Industri dan Potensi Lokal Desa serta Peran Legislatif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Gresik” di Balai Desa Wedani, Kec. Cerme, Kab. Gresik, Sabtu (26/6/2021).
Menurut Wagub Emil, Kab. Gresik memiliki peluang yang bagus di beberapa sektor. Seperti halnya potensi budidaya ikan bandeng dan kerajinan tenun. Termasuk adanya Desa Devisa di Desa Wedani yang dijadikan percontohan.
Nantinya, gagasan tersebut akan diakomodir Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan Undang Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 juga Peraturan Mendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 sebagai percepatan ekonomi daerah.
“Harus ada segmentasi khusus, dukungan, serta pengemasan yang tepat agar eksekusinya lancar. Insya Allah, Desa Wedani ini bisa menjadi desa percontohan bukan hanya di Gresik tapi juga nasional,” kata Emil.
Selain itu, mantan Bupati Trenggalek tersebut juga menekankan pentingnya konektivitas antara desa yang satu dengan lainnya. Menurutnya, desa dengan basis pariwisata dapat bersinergi dengan desa produksi.
“Jadi, jangan dipaksakan semua desa menjadi desa wisata. Jika tidak punya potensi alam ataupun scenery yang dapat dijual, maka bisa beralih ke produksi barang dan pangan. Nanti bisa bekerjasama dengan desa wisata untuk marketing-nya,” terangnya.
Sementara itu, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan rencana pembangunan desa berbasis Sustainable Development Goals (SDGs). Implementasi SDGs ini dimulai dengan pelokalan yakni melalui perumusan konsep, indikator dan ikon. Lalu dilakukan pengumpulan data sebelum uji coba instrumen serta diadakan penelitian dan penerapan program.
“Saya bangga sekali dengan bagaimana orang-orang desa mau bersinergi. Dalam waktu 3 bulan saja, sudah ada 60 % dari total 118 juta warga desa secara nasional yang sudah terdata di pendataan. Dengan begitu, kami akan semakin mudah mendeteksi tantangan perkembangan dan mencarikan solusi,” terangnya.
Menurut Halim Iskandar, salah satu masalah yang kerap dihadapi masyarakat desa adalah kemiskinan. Meski begitu, persoalan kemiskinan di desa tak lebih tinggi dibanding kabupaten. Karena level mikronya, kemiskinan di desa paling terbelakang pun hanya akan mencapai maksimal 30% dari total penduduknya.
“Bicara kemiskinan desa adalah bicara tentang kehadiran pemerintah sesuai dengan undang-undang yang mewajibkan kita memperlakukan desa sebagai subjek pembangunan. Jadi sebenarnya, desa mampu menyelesaikan masalah sendiri dengan baik. Yang harus kita lakukan adalah percaya,” lanjutnya.
Selain itu, dirinya berharap, desa tidak terlalu bergantung pada intervensi pemerintah. Hal ini penting, karena salah satu indikasi kemajuan desa adalah kemandirian.
“Maka, hal yang paling benar dilakukan adalah dengan mengingat ‘dari desa, oleh desa, untuk desa.’ Jadi, pemprov dan pemkab seharusnya tidak khawatir. Sebab, desa bisa bekerja dengan basis masalah dan potensi. Kalau sudah begini, semua permasalahan nasional pasti bisa teratasi karena di level mikro pun sudah ditemukan solusinya,” ujar Halim Iskandar.
Saat ini, Kemendes PDTT sendiri sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 7,6 triliun untuk Jatim. Penyaluraannya adalah untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sudah diberikan ke lebih dari 500.000 penerima manfaat dan sekitar 6.100 BUMDes.
Turut hadir dalam acara tersebut, Bupati Kab. Gresik Fandi Akhmad Yani beserta jajaran Forkopimda Kab. Gresik. Dialog terbatas ini juga diikuti 209 pelaku UMKM se Kab. Gresik melalui zoom.( * )
