Waka Polda Jatim: Anggota Polri Jaga Netralitas Pilkada 2020 dan Taati Prokes
SURABAYA,SKO.COM- Waka Polda Jawa Timur, Brigjen Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, M.Si. didampingi Pejabat Utama Polda Jatim dan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis siang (1/10/2020) pimpin Rapat kesiapan pengamanan Pilkada Tahun 2020 di Mapolres Mojokerto, Jalan Raya Gajah Mada Nomor 99, Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.
Selain dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Jatim, dalam kesiapan pengamanan pilkada serentak pada tahun 2020 ini. Juga dihadiri oleh, Kapolres Mojokerto Kabupaten, Kapokres Mojokerto Kota serta jajaran pejabat utama Polres Mojokerto Kota/ Kabupaten.
Dalam arahan Wakapolda Jatim Brigjen Pol Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, M.Si bahwa pelaksanaan pilkada serentak di 19 Kabupaten/ Kota di Jatim ini berbeda dengan Pilkada pada tahun tahun sebelumnya.
Perlu diketahui, bahwa pilkada tahun ini bersamaan dengan Pandemi Covid-19, dimana sampai saat ini Provinsi Jawa Timur, masih menduduki peringkat ke-2 di Indonesia penyebaran covid-19. Sedangkan Kabupaten Mojokerto dalam penyebaran covid-19 menduduki peringkat 14 di Jatim.
“Pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020, ini perlu disiapkan pengamanannya, selain itu pilkada tahun ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya. Karena saat ini dalam pandemi covid-19,” kata Brigjen Pol Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, M.Si. saat berikan arahan kesiapan pengamanan pilkada, Kamis siang (1/10/2020).
Selain itu didalam tahapan Pilkada hingga pada hari pencoblosan 9 Desember 2020, anggota Polri diminta untuk menjaga netralitas dan tidak berpihak kepasa salah satu pasangan calon Walikota/ Bupati. Serta dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun, dilarang menjadi pengurus atau tim sukses dan serta dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan.
“Saya meminta agar anggota Polri menjaga netralitas di pilkada tahun 2020, dan jangan sampai ada yang menjadi pengurus atau tim sukses paslon,” tambahnya.
Dalam kegiatan apapun didalam pilkada mulai dari tahapan pilkada maupun kampanye, tetap menjaga protokol kesehatan. Mengingat sampai saat ini masih di massa pandemi covid-19. “Semua harus mematuhi protokol kesehatan, karena kita masih di massa pandemi covid-19” pungkasnya. Berikan Arahan Pengamanan Pilkada di Mapolres Mojokerto Kabupaten, Wakapolda: Polri Jaga Netralitas di Pilkada Tahun 2020
Wakapolda Jawa Timur, Brigjen Pol Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, M.Si. didampingi Pejabat Utama Polda Jatim dan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis siang (1/10/2020). Memimpin langsung Rapat kesiapan pengamanan Pilkada Tahun 2020. Di Mapolres Mojokerto, Jalan Raya Gajah Mada Nomor 99, Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.
Selain dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Jatim, dalam kesiapan pengamanan pilkada serentak pada tahun 2020 ini. Juga dihadiri oleh, Kapolres Mojokerto Kabupaten, Kapokres Mojokerto Kota serta jajaran pejabat utama Polres Mojokerto Kota/ Kabupaten.
Pengarahan Wakapolda Jatim Brigjen Pol Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, M.Si bahwa pelaksanaan pilkada serentak di 19 Kabupaten/ Kota di Jatim ini berbeda dengan Pilkada pada tahun tahun sebelumnya.
Perlu diketahui, bahwa pilkada tahun ini bersamaan dengan Pandemi Covid-19, dimana sampai saat ini Provinsi Jawa Timur, masih menduduki peringkat ke-2 di Indonesia penyebaran covid-19. Sedangkan Kabupaten Mojokerto dalam penyebaran covid-19 menduduki peringkat 14 di Jatim.
“Pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020, ini perlu disiapkan pengamanannya, selain itu pilkada tahun ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya. Karena saat ini dalam pandemi covid-19,” kata Brigjen Pol Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, M.Si. saat berikan arahan kesiapan pengamanan pilkada, Kamis siang (1/10/2020).
Selain itu didalam tahapan Pilkada hingga pada hari pencoblosan 9 Desember 2020, anggota Polri diminta untuk menjaga netralitas dan tidak berpihak kepasa salah satu pasangan calon Walikota/ Bupati. Serta dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun, dilarang menjadi pengurus atau tim sukses dan serta dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan.
“Saya meminta agar anggota Polri menjaga netralitas di pilkada tahun 2020, dan jangan sampai ada yang menjadi pengurus atau tim sukses paslon,” tambahnya.
Dalam kegiatan apapun didalam pilkada mulai dari tahapan pilkada maupun kampanye, tetap menjaga protokol kesehatan. Mengingat sampai saat ini masih di massa pandemi covid-19. “Semua harus mematuhi protokol kesehatan, karena kita masih di massa pandemi covid-19,” pungkasnya.(hms)
