Wapres Himbau BPKH Wajib Susun Strategi Investasi Dana Haji dengan Tepat
JAKARTA, PEWARTAPOS.COM – Fungsi pengelolaan keuangan haji yang menjadi salah satu tugas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memerlukan strategi pengelolaan investasi yang tepat agar dana yang dititipkan dapat memberikan kemaslahatan, serta manfaat yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin dalam acara Gala Dinner Global Islamic and Investment Forum 2022 di Jakarta pada Jum’at (25/03/22) melalui konvenrensi video.
“BPKH harus menyusun strategi investasi dana haji untuk menunaikan amanah tersebut, agar dana yang dikelolanya dapat memberikan kemaslahatan yang berkelanjutan, baik bagi para jemaah haji maupun masyarakat secara luas,” ujar Wapres.
Wapres menegaskan terdapat dua hal penting yang dirasa penting untuk menjadi perhatian BPKH dalam melakukan rancangan strategi investasi. Yang pertama yakni pengkajian opsi instrument investasi haji yang benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
“ Peningkatan dampak ini bisa dilakukan pad sektor-sektor pendukung keberhasilan Ibadan haji seperti akomodasi, transportasi, ready meal and servis dan juga terkait layanan kesehatan khususnya penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan ibadah haji pascapandemi,” paparnya.
Yang kedua Wapres meminta BPKH untuk melakukan pengkajian mendalam terhadap berbagai alternatif investasi yang berkelanjutan, aman, mengedepankan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola, serta mendorong pengembangan keuangan sosial syariah, Islamic Social Finance.
Integrasi kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik dalam sebuah keputusan investasi, lanjutnya, sangat penting untuk dapat memberikan manfaat jangka panjang yang besar bagi masyarakat. Prinsip tersebut juga selaras dengan semangat Presidensi G20 untuk mengembangkan keuangan
“Oleh karena itu, instrumen investasi hijau maupun investasi biru seperti green atau blue sukuk perlu menjadi pilihan prioritas investasi BPKH ke depan. Saya menilai isu ini perlu menjadi agenda pembahasan lebih lanjut bersama Islamic Development Bank yang telah menerapkannya dalam kerangka Sustainable Finance Framework,” tambahnya.
Selain Wapres hadir pula Gubernur Bank Indonesia Perry Warijo, President of Islalmic Development Bank Muhammad Sulaiman Al Jasser, Ketua Dewan Pengawas BPKH Yuslam Fauzi, Kepala BPKH Anggito Abimanyu, para anggota Dewan Pengawas dan para anggota Badan Pelaksana BPKH
Menutup sambutannya, Wapres berharap investasi ini terus dilanjutkan dan dilakukan juga bersama dengan lembaga-lembaga lainnya, termasuk bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia. Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata kontribusi BPKH dalam pemberdayaan umat serta pengembangan keuangan sosial syariah di tanah air.
