JAKARTA, PEWARTAPOS.COM – Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh kabinet jajarannya mewaspadai dinamika geopolitik global dan menjaga kondisi dalam negeri, salah satunya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang.
“Kita harus detail menjaga kondisi dalam negeri, utamanya menjelang Pemilu serentak di Bulan Februari. Dan juga kita harus menyiapkan rencana dalam rangka menyongsong Ramadan dan Idul Fitri pada Maret dan April 2024,” ucap Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024).
Kepala Negara juga menyampaikan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan iklim yang dapat mengganggu musim tanam dan panen raya sehingga strategi pangan harus diperhitungkan dengan baik.
“Hitung-hitungan mengenai kondisi aman juga dengan strategis pangan kita betul-betul harus dikalkulasi dengan baik karena betul-betul perubahan iklim ini harus kita hitung,” tuturnya.
Selain itu, mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jaya itu mengingatkan jajarannya untuk mempercepat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketersediaan BBM dan gas, serta harga dan stok pangan dapat terus terjaga.
“Mengenai BBM dan gas yang harus selalu tersedia, jangan sampai satu, dua, tiga atau lebih kabupaten terjadi kelangkaan gas karena masalah distribusi yang terganggu misalnya, harus dipantau dan dilihat secara detail,” ujar Presiden menekankan.
Pada kesempatan tersebut, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk melakukan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan digitalisasi dalam menciptakan keterpaduan layanan digital pemerintah. Pentingnya peningkatan keamanan digital dan mencegah terjadinya pemborosan belanja infrastruktur digital.
“Saya minta kepada Menpan RB untuk segera mempercepat implementasi SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Digital, konsolidasikan semua portal ke dalam satu portal nasional dan di saat yang sama juga sekali lagi perkuat keamanan kita,” ucapnya.
“Saya minta Menteri BUMN juga ikut mendukung percepatan transformasi lewat Perum Peruri dengan menjadi GovTech nasional kita. Mendagri, Menkominfo juga mempercepat pengembangan dan penerapan Digital ID paling lambat bulan 6 harus sudah selesai,” lanjutnya.
HUT Kemerdekaan RI ke-79
Kementerian Sekretariat Negara mulai mempersiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, menyampaikan bahwa seluruh pihak berkomitmen untuk dapat memperingati puncak bulan kemerdekaan Indonesia di ibu kota baru tersebut.
“Kami dipimpin Pak Kasetpres dengan semua kementerian, lembaga, kemudian dari TNI dan Polri, melakukan rapat pertama, rapat besar pertama untuk persiapan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79, yang akan dilakukan di Ibu Kota Negara Nusantara. Itu yang pertama kalinya,” ucap Setya Utama dalam keterangannya bersama Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, di hadapan awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/1/2024).
Setya Utama menuturkan, dalam pertemuan tersebut telah didiskusikan sejumlah hal yang menjadi perhatian untuk kesiapan penyelenggaraan HUT ke-79 RI yang harus dibahas sesegera mungkin.
“Kita punya waktu delapan bulan, dan biasanya memang di Jakarta pun, di Istana Negara Jakarta pun, kita laksanakan persiapan jauh-jauh hari. Nah, untuk IKN kita mulai dari Januari ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, menyampaikan, dalam pertemuan tersebut dirinya meminta setiap bidang dalam pelaksanaan HUT RI segera melakukan pembahasan persiapan masing-masing bidang sesuai dengan kondisi IKN.
“Saya minta perbidang, ada bidang komunikasi, bidang upacara, bidang sarana prasarana, infrastruktur untuk segera merapatkan, membahas sesuai dengan bidangnya, dan tentunya membahas terkini yang disesuaikan dengan kondisi IKN pada saat nanti Bulan Agustus,” imbuhnya.
Selain itu, Heru juga meminta kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk segera menyiapkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) lebih cepat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya dan proses latihan pasukan dapat segera dimulai.
“Paskibra yang biasanya itu baru terbentuk itu sekitar Bulan Mei, saya minta lebih cepat lagi. Termasuk pasukan inti sudah mulai dibentuk dari TNI kalau bisa mulai Maret sudah ada, sehingga latihannya sudah sedini mungkin. Yang pertama mungkin latihannya di Jakarta, dibuat simulasi mirip seperti di IKN, dan dilanjutkan persiapan-persiapan di Bulan Juni, Juli, dan Agustus,” imbuhnya.
Terkait dukungan sarana prasarana, Heru menuturkan, telah dimulai juga pembahasan mengenai akomodasi untuk kebutuhan menginap setiap pihak yang akan terlibat dalam gelaran HUT RI di IKN. Akomodasi akan tersebar di sejumlah tempat.
“Yang ketiga adalah termasuk membahas terkait dengan kesiapan akomodasi, hotel dan lain-lain, termasuk rute siapa yang menginap di Balikpapan, siapa yang menginap di Samarinda, pick up-nya bagaimana, lantas nanti yang menggunakan kendaraan listrik titiknya dimana. Itu kita bahas dan pendetailan hari ini dan seterusnya masing-masing tadi,” ucapnya.
Heru menyebut, dalam waktu dekat akan kembali dilaksanakan pertemuan dan juga survei lapangan secara terbatas untuk memastikan kesiapan langsung di IKN. “Pimpinan-pimpinan tertentu, kami akan ke sana untuk membahas detail rute, rute pasukan Paskibra, rute pasukan, kesiapan pasukan inti bagaimana, itu di dalam istana,” ujarnya.
Heru menyebut HUT RI perdana di IKN tersebut akan tetap menyesuaikan kondisi di IKN. Kemungkinkan juga akan mengundang masyarakat secara hybrid.
“Kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan, kesiapannya, jumlahnya berapa tadi dihitung-hitung kurang lebih 2.000 kiri kanan, dan juga kombinasi hybrid kan, hybrid juga kita bisa undang seperti saat kita merayakan HUT pada tahun 2020 dan 2021—hybrid,” imbuhnya. (joe/BPMI Setpres)
